Hukum dan Kriminal

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ungkap tiga biang kerok jalan rusak di Lampung: Drainase mati, truk ODOL, dan rendahnya mutu konstruksi proyek infrastruktur.

Membongkar tuntas dugaan mega-korupsi pada pengadaan proyek infrastruktur jalan senilai Rp1 triliun di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Artikel ini menguliti praktik manipulasi Tender Kurung , skandal perusahaan fiktif , hingga bukti temuan BPK terkait kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah.

Sebanyak 16 mahasiswa aktivis FH UI menghadapi sidang etik Satgas PPKS usai terbongkarnya grup chat mesum berisi pelecehan seksual dan objektifikasi perempuan. Pihak universitas mengecam keras dan mengancam sanksi DO hingga proses pidana bagi para pelaku.

Polda Lampung berhasil membongkar sindikat pengolahan dan penimbunan BBM solar ilegal di Pesawaran. Operasi ini menyita 203 ribu liter solar, mengamankan 32 tersangka, serta menyelamatkan negara dari potensi kerugian hingga Rp160,7 miliar.

Skandal Biro Kesra Setda Provinsi Lampung di bawah Yuri Agustina Primasari. Laporan forensik temukan indikasi lelang fiktif, mark-up umroh, dan gratifikasi.

lInvestigasi forensik ungkap skandal korupsi Dinas BMBK Lampung TA 2025. Bongkar modus arisan tender, pemecahan 172 paket proyek drainase, hingga aliran dana operasional APH. Baca anatomi kejahatannya di sini!

Menyajikan rangkuman peristiwa penting dan laporan investigasi mendalam di Provinsi Lampung sepanjang Januari hingga Maret 2026. Mulai dari pengawasan anggaran daerah (APBD), geliat pembangunan infrastruktur, hingga dinamika sosial keagamaan yang dihimpun secara akurat dan profesional oleh redaksi Times Akurat News.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan ini menjadi langkah awal krusial untuk memastikan kelancaran audit, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta mempertahankan kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Sekretaris Inspektorat Tanggamus, Gustam Apriyansyah, memfasilitasi klarifikasi administrasi Dana Desa bersama Polda Lampung. Wujud komitmen transparansi dan tata kelola pekon yang akuntabel.