Pemprov Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Malaysia di bidang perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Sinergi bersama KBRI Kuala Lumpur ini diharapkan mampu membuka akses pasar internasional bagi produk UMKM daerah, meningkatkan konektivitas, serta menempatkan tenaga kerja terampil Lampung di sektor-sektor strategis.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik 15 Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik digital, dengan mengedepankan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK untuk menghadirkan kepemimpinan yang membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui Rapat Koordinasi Rencana Kerja 2026, Pemprov Lampung berkomitmen mempertahankan tren positif capaian antikorupsi dan reformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin Rapat Koordinasi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung. Pertemuan ini menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor untuk menyelamatkan dan memulihkan fungsi DAS sebagai langkah krusial dalam memitigasi bencana alam, sekaligus menjaga keberlanjutan Lampung sebagai lumbung pangan nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung sukses meraih penghargaan prestisius dari Kementerian PANRB atas pencapaian predikat BB (Sangat Baik) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Prestasi ini semakin sempurna dengan keberhasilan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung yang merengkuh penghargaan perdana Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan ini menjadi langkah awal krusial untuk memastikan kelancaran audit, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta mempertahankan kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerja sama investasi hijau di sektor kehutanan, khususnya terkait perdagangan karbon (carbon trading), dengan perusahaan teknologi global Amazon. Langkah strategis yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem, mendukung komitmen global penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Lampung menjajaki kolaborasi strategis dengan PT Sang Hyang Seri (SHS) untuk memperkuat sektor perbenihan komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Sinergi ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap agenda swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memantapkan posisi Lampung sebagai lumbung pangan andalan Indonesia.

Pemerintah Provinsi Lampung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Penyerahan dokumen ini menjadi momentum strategis bagi Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk terus meningkatkan transparansi, menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik yang semakin akuntabel.