Harga Cabai Meroket tapi Stok Aman, Kemendagri Sentil Keras Pedagang Nakal dan TPID yang Tidur
Bandar Lampung – Di tengah mencuatnya tren kenaikan harga sejumlah komoditas pokok seperti cabai dan daging ayam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya untuk memperketat pengawasan pasar. Komitmen ini selaras dengan instruksi tegas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meredam laju inflasi daerah menjelang akhir Februari 2026.
Langkah strategis ini dibahas mendalam saat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti tajam anomali pasar yang terjadi minggu ini. Ia mencatat kenaikan harga cabai rawit telah meluas hingga ke 214 kabupaten/kota atau menginfeksi hampir separuh wilayah Indonesia.
Merespons kondisi ini, Tomsi menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tidak sekadar duduk di belakang meja.
“Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun. Cek dan komunikasikan betul dengan para champion agar harga bisa turun. Inilah waktunya kita berjuang siang malam,” desak Tomsi Tohir.
Ia menegaskan, berdasarkan data cadangan pangan, stok nasional saat ini lebih dari cukup. Karenanya, tidak ada dalih logis bagi pelaku usaha maupun rantai distribusi untuk mengerek harga secara ugal-ugalan.
“Stok kita aman. Tidak ada alasan menaikkan harga yang keterlaluan. Kita punya pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET). Tegakkan hukum itu dan saya minta turun (ke pasar) setiap hari!” tegasnya memberi peringatan.
Lebih jauh, Sekjen Kemendagri memberikan teguran keras kepada daerah-daerah yang Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya melonjak sendirian, sementara daerah tetangganya stabil. Anomali ini mengindikasikan dua hal fatal: lemahnya kinerja pemerintah setempat atau adanya mafia pasar.
“Kalau naik sendirian sementara tetangga kiri-kanan tidak, ini patut dicurigai. Pilihannya cuma dua: TPID di daerah tersebut tidak aktif mencari penyebabnya, atau memang pasarnya dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi, seraya meminta daerah yang tak terdampak bencana namun inflasinya tinggi untuk segera melakukan konsolidasi internal.
Lebih jauh, Sekjen Kemendagri memberikan teguran keras kepada daerah-daerah yang Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya melonjak sendirian, sementara daerah tetangganya stabil. Anomali ini mengindikasikan dua hal fatal: lemahnya kinerja pemerintah setempat atau adanya mafia pasar.
“Kalau naik sendirian sementara tetangga kiri-kanan tidak, ini patut dicurigai. Pilihannya cuma dua: TPID di daerah tersebut tidak aktif mencari penyebabnya, atau memang pasarnya dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi, seraya meminta daerah yang tak terdampak bencana namun inflasinya tinggi untuk segera melakukan konsolidasi internal.
Kekhawatiran Kemendagri sejalan dengan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa hingga minggu ketiga Februari 2026, jumlah daerah yang mengalami peningkatan IPH bertambah drastis menjadi 230 kabupaten/kota, naik dari 199 daerah di minggu sebelumnya.
“Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Secara nasional, 59,44% wilayah Indonesia terdampak. Selain itu, daging ayam ras, daging sapi, dan telur juga memberi tekanan besar pada IPH, terutama di Nusa Tenggara, Bangka Belitung, dan DIY,” urai Ateng.
Menyikapi alarm nasional tersebut, Pemprov Lampung akan memastikan TPID di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bekerja lebih proaktif memantau pergerakan harga di pasar tradisional, guna memastikan daya beli masyarakat Bumi Ruwa Jurai tetap terjaga. (***) 
