Cetak Rekor Tercepat! Serahkan LKPD ke BPK, Gubernur Mirza: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Jelas
BANDAR LAMPUNG — Di tengah tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membuktikan komitmennya bukan sekadar janji manis. Pemprov Lampung resmi mencetak rekor sebagai pemerintah daerah pertama di wilayahnya yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan dokumen krusial ini dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo. Prosesi penyerahan berlangsung di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, batas akhir penyampaian LKPD adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni 31 Maret. Artinya, Pemprov Lampung berhasil merampungkan dan menyerahkan laporannya lebih cepat dari deadline.
Bagi Gubernur Mirza, penyerahan LKPD lebih awal ini bukan semata-mata mengejar kepatuhan hukum, melainkan sebuah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.
“Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi juga kewajiban. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur Mirza.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memvalidasi data melalui proses review yang ketat. “Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Menghadapi proses audit ke depan, Gubernur mengultimatum seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan transparan. Langkah ini sekaligus menjadi strategi Pemprov untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih berturut-turut.
“Kami terbuka. Intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan. Ini adalah usaha kami untuk terus menyempurnakan tata kelola pemerintahan,” pesan Gubernur.
Langkah sigap Pemprov Lampung langsung mendapat standing ovation dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo.
“Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 di wilayah ini adalah Pemprov Lampung,” puji Nugroho.
Nugroho turut menyoroti rekam jejak mentereng Pemprov Lampung yang sukses mempertahankan opini WTP hingga 11 kali berturut-turut (hingga 2024). Ia optimis tradisi WTP ini bisa dipertahankan jika Pemprov konsisten memenuhi empat kriteria utama: Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan undang-undang, dan keandalan sistem pengendalian intern.
Tak hanya itu, BPK juga mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh Pemprov Lampung.
“Per Desember 2024 angka penyelesaian di 75,41%, dan per Desember 2025 naik menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami sangat mengapresiasi komitmen ini,” pungkas Nugroho.
Lewat langkah cepat dan transparan ini, Pemprov Lampung kembali menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel adalah fondasi utama menuju pembangunan Lampung yang lebih maju. (***) 
