โ
Perkuat Sinergi dengan KPK, Sekdaprov Marindo Pimpin Rakor Tingkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG โ Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah tegas untuk terus memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Sinergi ini dibangun dalam upaya strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut disuarakan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah serta Tata Kelola Pelayanan Publik Tahun 2026. Pertemuan krusial ini berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (12/2/2026), dan turut dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah II beserta jajarannya.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan apresiasi mendalam atas pendampingan berkelanjutan yang selama ini diberikan oleh pihak KPK kepada jajaran Pemprov Lampung. Ia menilai bahwa pengawasan melalui instrumen MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan sesuai rel dan ketentuan yang berlaku. Marindo menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh aktivitas pemerintah daerah telah dipayungi oleh dasar aturan yang jelas, sehingga tantangan utamanya kini adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan tepat waktu dan sesuai tahapan.
Lebih jauh, Sekdaprov Marindo dengan bangga menyoroti lonjakan capaian MCSP Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Berangkat dari posisi peringkat ketujuh, setelah dilakukan proses validasi kembali, Lampung sukses bertengger di peringkat kelima nasional untuk level provinsi. Lompatan prestasi ini patut disyukuri, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya posisi Lampung masih tertahan di peringkat dua puluhan.
Tren positif tersebut juga sejalan dengan deretan prestasi birokrasi lainnya. Sebelumnya, Pemprov Lampung baru saja diganjar predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman RI, serta meraih predikat BB (Sangat Baik) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari Kementerian PANRB. Capaian gemilang ini, tegas Marindo, menjadi penyemangat ekstra bagi jajaran pemerintah untuk terus menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat.
Merespons komitmen tersebut, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono, mengingatkan bahwa pelayanan publik ibarat etalase dari sebuah pemerintah daerah. Kualitas layanan yang disajikan akan sangat memengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat terhadap tingkat integritas pemerintah. Oleh karena itu, pihak KPK terus mendorong perbaikan layanan publik di berbagai sektor vital, seperti kesehatan, pendidikan, dan penyaluran bantuan sosial, agar berjalan optimal sesuai standar dan bersih dari segala bentuk penyimpangan. KPK juga menitikberatkan pentingnya ketepatan waktu dalam perencanaan dan penganggaran daerah sebagai indikator utama MCSP.
Senada dengan hal tersebut, PIC Wilayah II KPK, Rusfian, menambahkan analogi bahwa MCSP adalah instrumen perawatan (maintenance) untuk memastikan sistem tata kelola pemerintahan berjalan kokoh dengan prinsip antikorupsi layaknya sebuah mesin yang harus dicek secara berkala. Ia mendorong adanya transformasi nyata dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat langsung merasakan perubahannya.
Namun, Rusfian memberikan catatan kritis bahwa tingginya nilai evaluasi antikorupsi tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. Ia mengingatkan bahwa tingginya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa sebuah daerah terbebas sepenuhnya dari praktik korupsi. Oleh sebab itu, hal yang paling esensial adalah komitmen nyata dari setiap aparatur dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.
Rangkaian kegiatan rakor ini kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bersentuhan langsung dengan sektor pelayanan publik. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan mampu merajut sistem pencegahan korupsi yang solid sekaligus mengangkat derajat pelayanan masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.(*)
