Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui Rapat Koordinasi Rencana Kerja 2026, Pemprov Lampung berkomitmen mempertahankan tren positif capaian antikorupsi dan reformasi birokrasi demi menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Tata Kelola Pemerintahan
Sekdaprov Marindo Pimpin Entry Meeting, Pastikan Kesiapan Pemprov Lampung Hadapi Pemeriksaan Interim LKPD 2025 oleh BPK
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan ini menjadi langkah awal krusial untuk memastikan kelancaran audit, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta mempertahankan kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
Pastikan Program Berjalan Optimal, Sekdaprov Marindo Pimpin Evaluasi Sekolah Rakyat Bersama BPKP Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung. Evaluasi ini bertujuan memastikan program pendidikan tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan akuntabel sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat.
Dorong Kinerja Berorientasi Hasil, Sekdaprov Marindo Serahkan SAKIP Award 2025
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyerahkan penghargaan SAKIP Award 2025 kepada perangkat daerah berkinerja unggul. Nilai SAKIP Pemprov Lampung terus meningkat, dorong reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran untuk wujudkan Lampung Maju. Simak daftar lengkap penerimanya. Dorong Kinerja Berorientasi Hasil, Sekdaprov Marindo Serahkan SAKIP Award 2025
Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah
Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), menerima apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel. Dalam sebuah audiensi resmi, Kanwil DJPb menyoroti kemajuan dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, sembari mendorong agar prestasi ini terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Lampung Barat menyambut baik apresiasi ini dan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
