Bebas Utang Rp 600 Miliar hingga Jalan Mulus! Ini Gebrakan 1 Tahun Pertama Mirza-Jihan Pimpin Lampung
BANDAR LAMPUNG — Satu tahun masa kepemimpinan merupakan ujian pertama bagi sebuah rezim pemerintahan. Bagi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), tahun pertama ini bukanlah fase bulan madu, melainkan masa cuci piring dari beban fiskal masa lalu yang sukses mereka sulap menjadi pondasi pembangunan kokoh.
Keberhasilan merombak wajah birokrasi dan keuangan daerah ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Mirza dalam acara Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan, sekaligus Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan Buku “1 Tahun Mirza – Jihan” di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza tak menampik bahwa awal masa jabatannya disambut dengan tantangan finansial yang teramat berat. Namun, berkat pemetaan anggaran yang super ketat bahkan sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan manuver penyelamatan APBD.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp 600 miliar lunas ke pihak ketiga. Utang yang Rp 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, dan efisiensi Rp 200 miliar berhasil kita laksanakan,” ungkap Gubernur Mirza membeberkan jurus penyehatan keuangannya.
Hebatnya lagi, di tengah ketatnya ikat pinggang anggaran, Pemprov Lampung masih mampu menyuntikkan dana fantastis sebesar Rp 400 miliar khusus untuk penambahan perbaikan jalan.
Berangkat dari suntikan dana tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Ia ingin menghapus stigma negatif jalanan Lampung yang sempat viral di masa lalu.
“Visi saya, saya ingin masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung. Kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat warganya bangga dengan jalan-jalannya,” tegas Mirza yang disambut gemuruh peserta diskusi.
Gebrakan tak berhenti di aspal jalan. Di sektor pelayanan publik, Gubernur Mirza telah mengultimatum seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan Customer Satisfaction atau kepuasan masyarakat sebagai Indikator Kinerja Utama (KPI).
Birokrasi tidak boleh lagi kaku. Pelayanan berbasis digital terus didorong agar prosesnya cepat, transparan, dan tepat sasaran. “Kita akan layani sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan yang diberikan,” tambahnya.
Dalam momen bersejarah tersebut, Gubernur juga menyambut hangat lahirnya Koran IJP Lampung. Ia menegaskan bahwa posisi pers di eranya bukanlah sekadar penyambung lidah pemerintah. “Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi penjaga arah. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung diamini oleh Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa. Abung menilai, tahun pertama Mirza-Jihan telah menunjukkan arah yang jelas, terutama dalam menjadikan desa sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi. Namun, ia memastikan jurnalis akan tetap kritis.
“Masyarakat punya hak untuk tahu. Memang belum maksimal, tapi pondasinya sudah terlihat. Saya juga ingatkan pada anak-anak IJP, kita tetap membangun sinergi tanpa melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik secara proporsional dan profesional, tapi kita tidak nyinyir,” pungkas Abung menepis anggapan bahwa IJP hanyalah corong humas pemerintah.
Melalui fondasi fiskal yang sehat, komitmen infrastruktur yang jelas, dan birokrasi yang melayani, tahun pertama Mirza-Jihan telah menebar asa baru bagi kejayaan Bumi Ruwa Jurai. (***) 
