Hasil Retreat Nasional: Sekdaprov Marindo Pastikan Program Makan Bergizi Jalan, APBD Lampung Turun Rp600 M
BANDAR LAMPUNG, TIMES AKURAT NEWS – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, memaparkan dua hasil strategis pasca-Retreat Nasional Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia: implementasi program prioritas nasional dan penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Kabar baiknya, program unggulan seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih dipastikan akan berjalan di Lampung. Namun, di sisi lain, Pemprov Lampung harus menyusun ulang prioritas belanja setelah Dana Transfer Pusat tahun 2026 dipastikan turun hampir Rp600 miliar.
“Pada prinsipnya, retreat ini memastikan kembali tugas dan peran Sekda dalam mengoordinasikan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah,” ujar Marindo saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/10/2025). 
Marindo menjelaskan, Sekda memiliki peran krusial dalam menyukseskan program prioritas nasional di daerah. Khusus untuk program makan bergizi gratis, ia menegaskan implementasinya di Lampung akan dirancang untuk memberikan nilai tambah ekonomi langsung ke masyarakat desa.
“Kita akan pastikan bahan pangan seperti ikan, telur, dan daging dapat disuplai dari desa setempat. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi bisa dinikmati langsung oleh masyarakat desa melalui koperasi dan BUMDes,” terangnya. Poin krusial kedua yang dibahas dalam retreat adalah penyesuaian Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Marindo Kurniawan membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut, Provinsi Lampung mengalami penurunan signifikan pada alokasi dana transfer pusat untuk tahun 2026.
“Untuk Lampung, seperti yang telah disampaikan Pak Gubernur, memang terjadi penurunan hampir Rp600 miliar. Karena itu, kami bersama DPRD sedang menyusun ulang prioritas agar belanja daerah tetap efektif dan target indikator bisa tercapai,” jelas Marindo.
Ia menegaskan pembahasan APBD akan dilakukan secara kolaboratif dengan legislatif, karena APBD adalah produk bersama eksekutif dan DPRD.
Baca Juga: Citilink Buka Rute Baru Way Kanan – Jakarta, Tawarkan Opsi Perjalanan Cepat 2 Kali Seminggu
Retreat Nasional yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada 26–29 Oktober 2025 itu bertujuan utama menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan program daerah.
Menurut Marindo, sinkronisasi ini akan terus berlanjut melalui forum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.
“Kita juga masih menunggu finalisasi program dari kementerian yang berlokasi di Lampung, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Setelah itu baru bisa kita pastikan bentuk dukungannya,” pungkasnya.
