Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.
KPK
OTT KPK di Lampung Tengah: Bupati AW Ditetapkan Tersangka, Diduga Patok “Fee” Proyek hingga 20% Demi Bayar Utang Kampanye
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, AW, sebagai tersangka suap usai OTT. AW diduga mematok fee proyek 20% hingga meraup Rp5,75 miliar untuk melunasi utang kampanye 2024. Lima orang ditahan.
KPK Geledah Kediaman Pribadi Bupati Lamteng Ardito Wijaya Selama 3,5 Jam, Sita Uang Tunai dan Dokumen
Tepat di Hari Antikorupsi Sedunia, KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, selama 3,5 jam di Karang Endah, Selasa (9/12/2025). Dalam operasi ini, penyidik menyita uang tunai Rp100 juta, buku rekening atas nama bupati dan istri, serta sejumlah dokumen penting. Penggeledahan terjadi saat Bupati Ardito sedang berada di rumah dinas usai menghadiri acara di Lampung Timur.
![[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif](https://akuratimes.com/wp-content/uploads/Skandal-Anggaran-BPKAD-Lampung-Selatan-Terbongkar-350x220.jpg "[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif 10")
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.
Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus: Dana ATK Rp 1,6 Miliar, Hampir 20 Kali Lipat Batas Wajar! APH Didesak Turun Tangan!
Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus. Tanda tanya besar menyelimuti penggunaan dana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat pada tahun anggaran 2024, khususnya terkait alokasi fantastis sebesar Rp 1,6 miliar yang dilaporkan ludes hanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
