Pemprov Lampung konfirmasi tunda bayar di APBD 2025 akibat realisasi pendapatan meleset, terutama sektor PKB yang hanya capai 42%. Dinas PU jadi OPD dengan tunda bayar terbesar. Simak strategi Pemprov untuk 2026.
Keuangan Daerah
Sambut Tahun Baru 2026, Kepala BPKAD Pringsewu Olpin Putra Ajak Perkuat Sinergi dan Akuntabilitas
Kepala BPKAD Pringsewu, Olpin Putra, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi, optimisme, serta komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Pringsewu.
Genjot Kemandirian Fiskal, Tim Bapenda Lampung Jabarkan Strategi Optimalisasi PAD di Lampung Timur
Genjot Kemandirian Fiskal, Tim Bapenda Lampung Jabarkan Strategi Optimalisasi PAD di Lampung Timur. Bapenda Provinsi Lampung jabarkan strategi teknis optimalisasi PAD di Lampung Timur untuk mendorong kemandirian fiskal. Upaya ini fokus pada modernisasi sistem pemungutan dan sinergi antar pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan mempercepat pembangunan.
Genjot PAD, Pemprov Lampung Gelar Rapat Evaluasi Sektor Retribusi Daerah
Genjot PAD, Pemprov Lampung Gelar Rapat Evaluasi Sektor Retribusi Daerah. Pemprov Lampung gelar rapat evaluasi retribusi daerah Triwulan I-III 2025 yang dipimpin Asisten Administrasi Umum. Rapat ini membahas capaian dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju tata kelola yang transparan.
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI. Pemprov Lampung memulai proses pengawasan reguler oleh BPK RI melalui entry meeting yang dipimpin Sekda Marindo Kurniawan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
BPKD Tanggamus Kelola Rp 506 Miliar untuk Gaji ASN 2025, Jamin Stabilitas Roda Pemerintahan
BPKD Tanggamus Kelola Rp 506 Miliar untuk Gaji ASN 2025, Jamin Stabilitas Roda Pemerintahan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 23 Juli 2025, total alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS dan PPPK tahun 2025 mencapai Rp 506.036.022.432,18.
Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak, BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda
Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak: BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda. Ketika uang rakyat sebesar Rp87,4 juta bisa ‘menguap’ sementara waktu tanpa jejak dalam sebuah pengadaan resmi, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan lonceng bahaya bagi akuntabilitas. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal lumpuh dan harus segera diinvestigasi oleh Aparat Penegak Hukum.
BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir
Fakta Kunci: BPK mengungkap kerugian daerah senilai Rp1,44 Miliar akibat pembayaran gaji kepada 31 PNS yang tidak masuk kerja, bahkan 17 di antaranya tidak diketahui keberadaannya.
Sorotan Masalah: Meskipun sudah berulang kali ditegur secara lisan, kebiasaan (absen) tersebut tetap berlangsung dan tidak ada sanksi yang diterapkan meski pelanggaran terjadi berulang.
Tuntutan Publik: Temuan BPK ini harus menjadi alarm. Tak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin yang berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
