Pemilik ‘Boos Jagung’ Pesawaran akui belum kantongi izin lingkungan meski beroperasi di tengah pemukiman! Warga Desa Bangun Sari menjerit hirup debu racun, sementara aparat, LSM, hingga oknum wartawan diduga ‘masuk angin’ terima suap. Baca investigasi lengkapnya di Akurat Times News.
Korupsi
Korupsi
SKANDAL BOOS JAGUNG PESAWARAN: Warga Menjerit Hirup Debu, Aparat, LSM, hingga Oknum Wartawan Diduga Masuk Angin Terima Upeti
Skandal memanas di Pesawaran! Pabrik ‘Boos Jagung’ diduga beroperasi ilegal dan tebar polusi yang mencekik warga Desa Bangun Sari. Investigasi mengungkap dugaan aliran ‘uang tutup mulut’ yang membungkam oknum aparat, LSM, hingga wartawan. Simak penelusuran tajam kami di sini
Skandal Dinkes Metro: Dugaan Korupsi DAK Rp35 Miliar Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan
Investigasi mendalam mengungkap skandal dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kota Metro. Laporan resmi ke Kejaksaan membongkar potensi kerugian negara dari DAK Rp35 Miliar, menyeret nama Kepala Dinas, dan menyoroti modus setoran hingga lelang janggal di Lampung.
SMOKING GUN! Temuan NIK Ganda di Dokumen Lelang RSUD Metro Bongkar Dugaan Monopoli Proyek Fisik
Investigasi mengungkap skandal persekongkolan tender proyek infrastruktur di RSUD Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro, TA 2024-2025. Ditemukan bukti “smoking gun” berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) personel kunci yang ganda pada dua perusahaan peserta tender berbeda, mengindikasikan kendali tunggal dan perusahaan cangkang. Praktik manipulasi lain seperti rotasi pemenang (“tender arisan”) dan evaluasi harga yang menggugurkan penawar terendah demi memenangkan kontraktor tertentu dengan harga tinggi juga terungkap. Ketua LSM SIGAP, Okta Hariansyah, mendesak Kejaksaan dan KPPU untuk segera bertindak dan menyeret para pelaku.
Bongkar Dugaan Kartel Tender Dinkes Lampung Barat: Dari Anomali Way Mengaku hingga Proyek Labkesmas Rp13,5 Miliar
Investigasi tajam dugaan praktik KKN dan kartel tender di Dinas Kesehatan Lampung Barat di bawah kepemimpinan dr. Widyatmoko Kurniawan. Menguak anomali proyek Labkesmas Rp13,5 miliar, skandal penawaran 99% HPS, hingga jejak ‘kantor bersama’ kontraktor di Way Mengaku.
Bancakan Skandal APBD Lampung Barat: Aroma di Bagian Umum hingga Dugaan Kartel Proyek Tercium Busuk
Analisis RUP APBD Lampung Barat 2024 mengungkap dugaan korupsi sistematis. Mulai dari belanja Sultan di Bagian Umum Setda, siasat pemecahan paket proyek untuk menghindari tender, hingga indikasi kuat pengaturan lelang konstruksi di Dinas PUPR dan Disporapar. Publik mendesak APH segera bertindak.
DARURAT INTEGRITAS! RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Diguncang Mega-Skandal Korupsi Sistematis
Artikel ini menyoroti desakan publik terhadap Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Metro, untuk segera meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi di RSUD Jenderal Ahmad Yani ke tahap penyidikan penuh. Dugaan kerugian negara yang mencapai Rp10 Miliar menjadi dasar tuntutan tindakan tegas ini. Selain itu, artikel ini juga menekankan perlunya audit forensik menyeluruh oleh BPKP untuk menelusuri aliran dana dari pemenang tender kepada pejabat rumah sakit.
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan. Investigasi mendalam TIMES AKURAT NEWS mengungkap dugaan skandal korupsi Rp15,58 Miliar di Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Modus utamanya melalui anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak masuk akal sebesar Rp11,4 Miliar dan belanja konsumsi fantastis Rp4,18 Miliar yang diduga kuat melanggar aturan pengadaan.
SKANDAL UMRAH GRATIS & INSENTIF HANTU: Bongkar Dugaan Korupsi Sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat
Investigasi mengungkap dugaan korupsi sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat TA 2024. Modus meliputi mark-up paket Umrah gratis, subsidi silang ilegal untuk jemaah mandiri, insentif fiktif guru ngaji, hingga duplikasi anggaran OTD Haji dan pemecahan paket katering. Di tengah defisit APBD Rp4,99 Miliar, publik mendesak APH lakukan audit forensik menyeluruh.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
