Korupsi

Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah. Ini bukan lagi soal potongan liar, ini adalah pemerasan dengan modus yang lebih licik. Hak anggota diberikan utuh, lalu ada instruksi dari oknum atasan untuk menyetor kembali sebagian. Ini adalah kejahatan jabatan yang memanfaatkan relasi kuasa. Ini adalah transaksi ‘sukarela di bawah todongan’. Anggota, terutama 1.040 tenaga kontrak daerah, tidak punya pilihan selain patuh jika tidak ingin kariernya terancam.

Mega Skandal Proyek Dinkes Tanggamus Terkuak. Ini bukan lagi sekadar kejanggalan, tapi sudah mengarah pada modus operandi kejahatan terorganisir. Kami minta Kejaksaan dan Kepolisian segera memanggil dan memeriksa KPA serta PPK. Aliran dana dan proses lelang ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.Ini HPS ‘fotokopian’, tidak masuk akal. Setiap bangunan punya tingkat kerusakan dan kebutuhan material yang berbeda. Keseragaman ini adalah bukti kuat bahwa HPS tidak disusun berdasarkan survei lapangan yang benar, melainkan sudah diatur dari awal untuk mengamankan margin keuntungan tertentu, Ketua LSM Tunas Bangsa.

Skandal Gila Bapenda Lambar, Hanya 14 Pegawai Habiskan Anggaran ATK Rp586 Juta, Setiap PNS ‘Wajib’ Dinas Luar 8 Bulan Penuh. Ini bukan lagi mark-up, ini adalah pembengkakan anggaran yang brutal sebesar 2.800%! Ini adalah desain perampokan yang rapi di atas kertas, direncanakan dengan sadar dan dingin.

Di Tengah Jeritan UMKM, Dinas Koperasi Lamsel Bakar Uang Rakyat: Beli Tenda Seharga Mobil, Anggaran Diduga Jadi Bancakan. Ini bukan lagi kelalaian, ini perampokan di siang bolong. Uang Rp108 juta untuk satu tenda bisa menghidupkan 20 UMKM yang sekarat. Kepala Dinas harus bertanggung jawab!

Alarm Korupsi di DLH Lampung, LSM Soroti Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah. Rp 6,5 juta setiap hari untuk perjalanan dinas? Ini bukan lagi soal kewajaran, ini adalah penghinaan terhadap rakyat Lampung yang pajaknya dihamburkan untuk kepentingan yang tidak jelas!

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak, Anggaran Rp 19,6 Miliar untuk 73 truk itu logika dari mana? Seharusnya armada kinclong, bukan rongsok dan viral di jalan. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja. Kami mendesak APH segera turun tangan. Audit tuntas anggaran ini dan seret pelakunya jika terbukti ada penyelewengan!

Alarm Merah di Balik WTP Lamsel: BPK Ungkap Borok Proyek di Sejumlah Dinas, Negara Potensi Rugi Ratusan Juta. Status WTP tidak menjamin hilangnya praktik penyimpangan anggaran.
(Ringkasan temuan BPK)

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.