BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara langsung memimpin pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung. Pertemuan strategis lintas sektor ini difokuskan pada upaya mengawal stabilitas harga dan mengamankan ketersediaan bahan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Agenda penting ini diselenggarakan di Bandar Lampung, pada Selasa (10/2/2026). 
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa fenomena lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan merupakan siklus tahunan yang sudah pasti terjadi. Oleh karena itu, ia menuntut agar antisipasi dilakukan melalui kerja nyata dan langkah-langkah yang konkret di lapangan, bukan sekadar menyusun perencanaan indah di atas kertas.
Gubernur Mirza turut memberikan apresiasi atas capaian impresif Provinsi Lampung yang sukses mencatatkan inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada tahun 2025, yakni berada di angka 1,25 persen (year on year). Namun, ia mengingatkan dengan tegas bahwa prestasi gemilang tersebut justru menjadi ujian berat yang harus dipertahankan di tengah ancaman dinamika cuaca dan potensi hambatan rantai distribusi. Baginya, prestasi ini bukanlah alasan bagi jajaran pemerintah untuk bersantai. Pengendalian inflasi adalah urusan krusial yang bersentuhan langsung dengan asap dapur masyarakat dan ketenangan mereka dalam beribadah.
Untuk memastikan kesiapan daerah, Gubernur Mirza menginstruksikan sejumlah langkah spesifik kepada instansi terkait. Pada aspek produksi dan stok pangan, ia menugaskan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan untuk turun langsung memastikan ketersediaan komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan tetap pada batas aman hingga pasca-Idulfitri, dengan selalu merujuk pada data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara untuk stabilisasi harga, Perum Bulog diminta segera menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), beriringan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diinstruksikan untuk proaktif menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di titik-titik rawan gejolak harga.
Tidak luput dari perhatian, sektor energi dan kelancaran transportasi juga menjadi sorotan utama. Gubernur meminta Pertamina, PLN, dan Dinas Perhubungan untuk menjamin keandalan pasokan BBM, LPG, dan listrik, serta memastikan kelancaran arus distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut (khususnya pelabuhan ASDP Bakauheni), hingga jalur udara. Guna menutup celah kecurangan, Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan jajaran Kejaksaan diminta memperketat pengawasan dan menindak tegas oknum yang nekat melakukan praktik penimbunan atau permainan harga.
Lebih jauh, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan terdistribusinya komoditas pangan dari wilayah yang surplus ke wilayah yang defisit. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi ego sektoral, karena seluruh elemen berada di perahu yang sama demi memastikan masyarakat Lampung dapat menyambut Ramadhan dengan harga yang terkendali. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Bank Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal inflasi daerah.
Menyambung hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai fenomena demand-pull inflation, yaitu potensi kenaikan harga yang murni dipicu oleh lonjakan permintaan konsumen selama Ramadhan dan Idulfitri. Meskipun memuji rekor inflasi Lampung di angka 1,25 persen, Bimo menekankan bahwa kewaspadaan berlapis harus terus ditingkatkan agar tren positif tersebut tidak berbalik arah dalam beberapa pekan ke depan.
Sebagai bentuk dukungan penuh, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendampingi TPID melalui penyediaan analisis data dan proyeksi komoditas penyumbang inflasi secara seketika (real time), terutama untuk kelompok pangan bergejolak (volatile foods) seperti cabai, bawang merah, dan daging. Digitalisasi pemantauan harga juga akan terus difokuskan guna mempercepat lahirnya kebijakan yang adaptif.
Rangkaian HLM ini kemudian ditutup dengan pemaparan kesiapan teknis dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bulog Lampung, Ditreskrimsus Polda Lampung, serta Pertamina Regional Lampung. Kegiatan ini turut dihadiri secara lengkap oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekdaprov, para Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Lampung, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran Kepala BUMD di lingkungan Pemprov Lampung.(*)
