JAKARTA, (Akuratnews.pro) – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya sebagai pemegang saham aktif dalam mengawal kinerja aset daerah. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, S.Sos., M.T., secara langsung menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2025.
Dalam kapasitasnya mewakili Gubernur Lampung, kehadiran Nurul Fajri di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin (30/6/2025), merupakan langkah strategis untuk memastikan investasi daerah dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan.
RUPST merupakan forum tertinggi bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan-keputusan krusial, termasuk persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, penetapan penggunaan laba perusahaan (dividen), serta penunjukan jajaran direksi dan dewan komisaris.
Kehadiran Nurul Fajri sebagai representasi Pemprov Lampung bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah bentuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab untuk memastikan PT Askrida dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Kehadiran Nurul Fajri sebagai representasi Pemprov Lampung bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah bentuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab untuk memastikan PT Askrida dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Kehadiran kami mewakili Bapak Gubernur adalah untuk memastikan bahwa PT Asuransi Bangun Askrida dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Nurul Fajri.
Sebagai pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas keuangan dan aset daerah, Nurul Fajri menegaskan bahwa setiap rupiah penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemprov Lampung harus berdampak positif dan terukur.
“Setiap penyertaan modal dari Pemprov Lampung harus memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selaras dengan program-program pembangunan di Lampung. Kami hadir untuk mengawal hal tersebut,” tegasnya.
Langkah ini menegaskan visi Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak hanya menempatkan modal sebagai investasi pasif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan digunakan kembali untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Lampung.
[Bery/Times Akurat News]
https://akuratimes.com/dugaan-korupsi-rp-8-6-miliar-dinkes-lamsel/
