PemprovLampung

Pemprov Lampung, melalui Sekdaprov Marindo Kurniawan, menginstruksikan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026. Langkah ini mencakup penunjukan pejabat pengelola, audit keuangan, dan penyelarasan manajemen kas demi mencapai target pembangunan daerah.

Pemprov Lampung dan BPKP menyepakati penguatan pengawasan strategis tahun 2026 dengan fokus utama pada sektor infrastruktur. Kesepakatan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui tata kelola yang efisien dan akuntabel, melanjutkan fokus sebelumnya di sektor pangan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rakor Program Kerja Sekretariat Daerah 2026. Ia menekankan peran vital Setda sebagai jantung koordinasi pemerintahan dan meminta efisiensi anggaran di tengah tantangan fiskal tahun 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi dan semangat baru untuk mewujudkan pembangunan Lampung yang berkelanjutan dan sejahtera.

BPKAD Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi terhadap Raperda dan Rapebup APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin Staf Ahli Gubernur ini bertujuan memberikan telaah dan masukan teknis guna memastikan penyusunan APBD selaras dengan regulasi, prioritas pembangunan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkatkan Kualitas Layanan Digital Publik, BPKAD Provinsi Lampung Ikuti Rapat Evaluasi Super Apps Lampung-In   TIMES AKURAT NEWS – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung berpartisipasi aktif…

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision 2025 pada ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award di Surabaya. Ia masuk dalam jajaran lima besar Sekda terbaik se-Indonesia.

Dipimpin Sekdaprov Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung mengambil langkah strategis untuk Pornas Korpri 2025 dengan hanya mengikuti 9 cabang olahraga (cabor) potensial. Keputusan ini bertujuan untuk menargetkan prestasi dan medali secara efektif dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, sambil memastikan dana Korpri tetap fokus pada kesejahteraan anggota.

Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang. Pemprov Lampung memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan menaikkan anggaran gaji PPPK sebesar Rp400 miliar dalam APBD 2025. Sekda Marindo Kurniawan mengungkap, meski belanja pegawai melampaui 30%, Pemprov telah menyiapkan strategi fiskal untuk kembali patuh pada aturan di tahun 2027, menunjukkan komitmen pada pegawai dan tata kelola anggaran yang baik.