Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Entry Meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan ini menjadi langkah awal krusial untuk memastikan kelancaran audit, menguji efektivitas sistem pengendalian intern, serta mempertahankan kualitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
BPKAD Lampung
Dikomandoi Sekda Dr. Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung Mantapkan Komitmen Tata Kelola Aset Daerah yang Transparan dan Sistematis
Dikomandoi Sekda Dr. Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung Mantapkan Komitmen Tata Kelola Aset Daerah yang Transparan dan Sistematis. Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, pimpin rapat pembahasan aset daerah bersama BPKAD. Berita ini menyoroti komitmen Pemprov Lampung dalam menuntaskan permasalahan aset secara sistematis dan transparan demi pembangunan daerah.
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK
Perkuat Akuntabilitas, BPKAD Lampung Gelar Exit Meeting Bahas Temuan Audit BPK. BPKAD Provinsi Lampung gelar exit meeting bersama BPK Perwakilan Lampung untuk membahas temuan audit dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Plt. Kepala BPKAD, Nurul Fajri, tegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan tepercaya.
Gebrakan Anti-Korupsi Pemprov Lampung: BPKAD Jadi Garda Terdepan Amankan Pendapatan dan Proyek Pemerintah
Gebrakan Anti-Korupsi Pemprov Lampung: BPKAD Jadi Garda Terdepan Amankan Pendapatan dan Proyek Pemerintah.Pemprov Lampung gelar rapat strategis MCSP untuk perkuat benteng anti-korupsi. BPKAD menjadi garda terdepan dalam mengamankan pendapatan daerah dan mengunci celah korupsi pada tender proyek. Baca komitmen Gubernur Lampung wujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP. pertemuan strategis antara Gubernur Lampung dan BPKP, yang menempatkan BPKAD Provinsi Lampung sebagai pilar utama dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah. Berita ini menyoroti komitmen BPKAD untuk mendukung penuh terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan lembaga pengawasan nasional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah
Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
