Kejar Pertumbuhan Ekonomi, BPKAD dan Bapenda Lampung Barat Matangkan Pengelolaan Fiskal di Kemenkeu RI
LAMPUNG BARAT — Dalam upaya memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus melakukan langkah-langkah strategis. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran dua pucuk pimpinan pengelola keuangan daerah dalam agenda penting berskala nasional.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Barat, Sumadi, S.IP., M.M., bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat, Drs. Daman Nasir, M.P., secara resmi mengikuti “Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah”. Agenda krusial ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) pada Rabu (22/04/2026).
Kehadiran dua pejabat teras Pemkab Lampung Barat ini mencerminkan sinergi yang komprehensif antara sektor pendapatan (Bapenda) dan sektor tata kelola serta pengeluaran (BPKAD). Kolaborasi keduanya dinilai esensial untuk memastikan keseimbangan neraca keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan inflasi nasional.
Workshop yang diinisiasi oleh Kemenkeu RI ini ditujukan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih presisi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Fokus utama dari kegiatan ini meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah yang berorientasi pada hasil (result-based budget), serta sinkronisasi program daerah dengan prioritas ekonomi nasional.
Dengan partisipasi aktif dalam workshop ini, jajaran pengelola keuangan Kabupaten Lampung Barat diharapkan mampu mengimplementasikan instrumen-instrumen fiskal terbaru yang lebih transparan dan akuntabel. Pemahaman mendalam mengenai tata kelola ekonomi daerah ini nantinya akan menjadi landasan kuat dalam merumuskan postur APBD yang tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya guna maksimal untuk kesejahteraan masyarakat luas di Bumi Beguai Jejama Sai Betik.
Langkah proaktif BPKAD dan Bapenda ini menjadi sinyal positif bahwa birokrasi Lampung Barat siap beradaptasi dengan regulasi keuangan pusat demi mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.(*)
