Hadiri Rapat APPSI di Bali, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dorong Sinergi Daerah dan Pusat Lewat Program Kerja 2026
BALI — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diselenggarakan di Hyatt Regency Bali, Sanur, Denpasar Selatan, pada Jumat (13/2/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas kerangka program kerja untuk tahun 2026 sekaligus merumuskan langkah penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Pertemuan di Pulau Dewata ini memiliki makna yang sangat krusial, mengingat ini adalah rapat perdana jajaran pengurus setelah dilangsungkannya Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI di Jakarta pada 23 Oktober 2025 lalu. Rapat ini juga menjadi tindak lanjut langsung dari pengukuhan masa bakti pengurus periode 2025–2029 yang sebelumnya telah dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10 November 2025. Pencermatan terhadap AD/ART menjadi langkah awal untuk memperkuat fondasi kelembagaan organisasi para kepala daerah ini.
Dalam forum tersebut, Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen bulat dari seluruh pengurus untuk membangun wadah organisasi yang jauh lebih kuat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat di daerah. Ia membeberkan bahwa APPSI saat ini tengah mematangkan persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang khusus diagendakan untuk menyempurnakan AD/ART. Rudy menyoroti bahwa identitas dan regulasi dasar organisasi belum pernah mengalami pembaruan sejak tahun 2015, sehingga sangat membutuhkan landasan konstitusi baru yang lebih visioner dan relevan dengan tantangan zaman.
Sebagai bentuk implementasi kerja, APPSI telah merancang sejumlah agenda masif. Organisasi ini akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) setiap tahun untuk mengevaluasi program dan menetapkan skala prioritas. APPSI juga akan mengambil peran proaktif dalam memfasilitasi pertemuan berkala antara para gubernur dengan Presiden dan jajaran menteri. Langkah ini diambil sebagai jembatan sinkronisasi agar kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dapat dieksekusi dengan baik di tingkat daerah.
Secara spesifik untuk tahun 2026, APPSI telah menjadwalkan lima agenda Focus Group Discussion (FGD) yang akan disebar di Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Diskusi tingkat tinggi ini akan membedah strategi optimalisasi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan sektor pertanian dan ketahanan energi nasional. Selain itu, kegiatan orientasi pemerintahan juga akan digelar di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur, disusul dengan dua lokakarya yang berfokus pada pemberdayaan UMKM serta strategi menarik investasi berbasis penciptaan lapangan kerja.
Merespons berbagai rancangan program tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa seluruh daerah kini telah sepakat untuk merapatkan barisan. Melalui wadah APPSI, program-program unggulan daerah akan diperjuangkan secara kolektif agar selaras dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antarpemerintah provinsi adalah kunci utama untuk memperkuat daya tawar dan posisi daerah di konstelasi tingkat nasional.
Gubernur Mirza menekankan agar forum APPSI ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang untuk menyelaraskan kebijakan dan saling bertukar praktik terbaik (best practices) antardaerah. Ia memandang asosiasi ini sebagai wadah strategis yang mampu meningkatkan solidaritas antarprovinsi, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan pada akhirnya benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)
