Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dukung Penuh Transformasi Digital Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
JAKARTA — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kesiapan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung langkah strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial. Penegasan tersebut diutarakan Gubernur Mirza saat menghadiri agenda Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyatakan tekadnya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor di daerah. Langkah ini dinilai sangat esensial agar pelaksanaan tata kelola digitalisasi bantuan sosial dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah beserta elemen masyarakat untuk turut serta mengawal dan mendukung penuh implementasi program digitalisasi ini. Menurut Gubernur Mirza, dukungan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak akan sangat membantu mempercepat terwujudnya sistem distribusi bansos yang jauh lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran.
Kehadiran Gubernur Mirza dalam agenda nasional ini turut membersamai 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Indonesia. Para kepala daerah tersebut berkumpul untuk menyelaraskan langkah dan mendengarkan langsung arahan dari Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Arahan tersebut menitikberatkan pada urgensi peran aktif dan dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan perluasan program piloting digitalisasi bansos.
Kegiatan sosialisasi ini pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya besar pemerintah pusat dalam mentransformasi sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Rangkaian acara dibuka dengan pemaparan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan, yang menyoroti bahwa transformasi digital adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menaruh harapan besar untuk dapat semakin mematangkan kesiapan daerah dalam menjalankan mandat nasional. Sinergi lintas instansi ini diyakini akan mendongkrak kualitas pelayanan perlindungan sosial sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(*)
