Tranformasi Pembangunan Dinas PKPCK Lampung Berpusat Pada Masyarakat
BANDAR LAMPUNG, (Akuratimes.com) – Pembangunan wilayah tidak lagi sekadar menumpuk beton, melainkan harus menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat dan kelestarian alam. Menapaki pertengahan tahun 2026, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung membuktikan diri sebagai salah satu pilar utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat. (27/06/26)
Di bawah komando Kepala Dinas Thomas Edwin Ali Hutagalung, S.T., S.E., M.M., Dinas PKPCK mencatatkan rekam jejak progresif melalui serangkaian program yang memadukan kekuatan infrastruktur fisik dengan ketahanan ekologis, pemberdayaan ekonomi mikro, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Salah satu sorotan utama dari kinerja Dinas PKPCK adalah kedewasaan birokrasi dalam mengelola program bantuan sosial. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Mahan Sejahtera (BSMS). Melalui respons cepat dan transparan terhadap evaluasi tata kelola keuangan, dinas memastikan bahwa dana bantuan tersalurkan 100 persen tepat sasaran. Program BSMS secara nyata telah mentransformasi ribuan rumah rentan menjadi hunian permanen bergaya modern yang aman dan sehat, sekaligus membangkitkan kembali budaya gotong royong dan memberdayakan usaha material lokal. Tidak ada kerugian negara, yang ada justru peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.
Untuk memitigasi krisis iklim perkotaan, program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) hadir sebagai terobosan ekologis unggulan. Memasuki kurun waktu 2025–2026, program ini berekspansi secara masif menyentuh lingkungan padat penduduk hingga ke kawasan penyangga seperti Kabupaten Mesuji, Tanggamus, dan Lampung Selatan.
Berbeda dengan proyek perumahan biasa, H2M memberdayakan kaum ibu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT). Melalui program ini, pekarangan rumah yang sempit diubah menjadi ruang produksi agrikultur dan apotek hidup. Dampaknya sangat ganda: selain mereduksi dampak genangan air melalui perbaikan drainase komunal, H2M juga menciptakan ketahanan pangan yang membantu meredam guncangan ekonomi keluarga.
Dinas PKPCK juga mengambil peran kepemimpinan dalam Proyek KEM11LAU (Kemitraan Multi Pihak untuk Inovasi SDGs 11 di Provinsi Lampung). Melalui kolaborasi pentahelix bersama akademisi (seperti SDGs Center UBL), komunitas, media, dan sektor swasta, dinas memastikan intervensi kawasan kumuh berbasis pada data spasial yang presisi di Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu.
Dalam berbagai forum diskusi antar-pemangku kepentingan, Dinas PKPCK memberikan dukungan kelembagaan yang solid, khususnya untuk mendorong penyelesaian sistemik terkait tata kelola jaringan drainase, ekspansi Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan inovasi biokonversi sampah komunal melalui budidaya maggot.
Kiprah Dinas PKPCK tidak berhenti pada permukiman, namun turut menjadi ujung tombak pengentasan stunting melalui pendekatan spasial dalam program Desa TAPIS. Di berbagai wilayah perdesaan seperti Pekon Sukamulya (Pringsewu) dan Lumbok Selatan (Lampung Barat), dinas mengeksekusi pembangunan jalan penghubung yang memangkas biaya logistik warga, sembari menyalurkan paket nutrisi untuk keluarga dengan anak berisiko stunting.
Selain itu, instansi ini secara proaktif menjaga iklim investasi makro. Hal ini dibuktikan melalui kesigapan memfasilitasi pembahasan kerangka tata ruang dan kelayakan kawasan permukiman bagi investor berskala raksasa, seperti rencana investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Bakauheni Harbour City. Di tingkat strategis masa depan, Dinas PKPCK kini tengah memantapkan persiapan infrastruktur lintas sektoral bernilai tinggi, yakni Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Lampung Raya yang ditargetkan membawa daerah ini menuju kemandirian energi bersih terbarukan.
Keseluruhan orkestrasi pembangunan ini mengunci satu kesimpulan: Dinas PKPCK Provinsi Lampung telah bertransformasi secara gemilang dari sekadar eksekutor proyek beton menjadi katalisator ruang inklusif. Lewat keseimbangan pembangunan yang presisi dan empati kebijakan yang tinggi, mereka tengah menyemai fondasi tata ruang Provinsi Lampung yang berkeadilan, tangguh, dan sangat menjanjikan untuk generasi masa depan.(*) 
