โ
Tertibkan Pelat Luar, Pemprov Lampung Tebar Diskon Pajak Mutasi Masuk 50 Persen Selama Dua Tahun
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali meluncurkan stimulus menarik bagi para wajib pajak. Mulai 27 April hingga 31 Desember 2026, setiap kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk (pindah pelat) ke Lampung akan mendapatkan diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen. Menariknya, diskon ini berlaku berturut-turut untuk dua tahun pertama.
Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah ganda: mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menertibkan administrasi ribuan kendaraan pelat luar yang selama ini bebas beroperasi di wilayah Bumi Ruwa Jurai.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Saipul, menjelaskan bahwa skema relaksasi pajak terbaru ini lahir dari evaluasi mendalam terhadap program pemutihan pajak yang pernah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.
Pada program pemutihan masa lalu, pemerintah sempat memberikan pembebasan penuh (nol persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PKB. Sayangnya, kemudahan ini justru memicu kebiasaan buruk di kalangan wajib pajak.
“Dulu pajaknya nol. Tapi ada kecenderungan masyarakat berpikir yang penting masuk (mutasi) dulu, nanti ke depannya tidak bayar pajak lagi. Efek psikologis ini yang kita ubah,” ungkap Saipul saat memberikan keterangan di Bandar Lampung, Kamis (23/4/2026).
Sebelum relaksasi ini diberlakukanโtepatnya pada periode Januari hingga pertengahan April 2026โkendaraan yang mutasi masuk masih dikenakan tarif penuh atau 100 persen. Kini, Pemprov Lampung meramu formula baru yang lebih saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah.
Wajib pajak akan menikmati diskon 50 persen di tahun pertama, dan kembali mendapat diskon 50 persen di tahun kedua.
“Dengan pola ini, kita tidak hanya mendorong orang untuk mutasi masuk ke Lampung, tapi juga menjaga ritme agar mereka tetap membayar pajak di tahun-tahun berikutnya. Di tahun kedua kita beri insentif lagi supaya kepatuhan itu terbentuk,” jelas Saipul.
Memasuki tahun ketiga dan seterusnya, tarif pajak akan kembali normal sesuai regulasi Provinsi Lampung. Meski demikian, pemerintah tetap fleksibel dan membuka ruang penyesuaian insentif melihat kondisi ekonomi ke depan.
Kebijakan mutasi ini sangat sejalan dengan instruksi Gubernur Lampung yang menyoroti banyaknya kendaraan luar daerah yang mencari nafkah dan menikmati infrastruktur jalan di Lampung, namun pajaknya masuk ke provinsi lain.
“Prinsipnya, kendaraan luar yang beroperasi di Lampung harus berkontribusi terhadap daerah kita. Karena mereka menggunakan dan membebani jalan di Lampung, maka sudah sewajarnya pajaknya juga dibayarkan di Lampung,” tegas Saipul.
