‎ ‎Times Akurat News ‎ ‎ ‎Akuratimes.com homepage ‎ ‎ TIMES AKURAT NEWS ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Display a test adDisplay a test ad Display a test ad
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300 ‎
Breaking News
Fakta Lengkap Dugaan Korupsi Biro Kesra Provinsi Lampung 2025 dan Klarifikasi Resmi Pemerintah Fakta Lengkap Dugaan Korupsi Biro Kesra Provinsi Lampung 2025 dan Klarifikasi Resmi Pemerintah
‎BONGKAR SKANDAL APBD 2025: Triliunan Rupiah Anggaran DLH Lampung Selatan Diduga Menguap Lewat ‘Salami Slicing’ dan Pekerja Hantu ‎BONGKAR SKANDAL APBD 2025: Triliunan Rupiah Anggaran DLH Lampung Selatan Diduga Menguap Lewat ‘Salami Slicing’ dan Pekerja Hantu
Dugaan Korupsi, Mark-Up Ekstrem, dan Skema Rental Fiktif di Bagian Umum Setdakab Lampung Barat Dugaan Korupsi, Mark-Up Ekstrem, dan Skema Rental Fiktif di Bagian Umum Setdakab Lampung Barat
Kejahatan Kerah Putih Dinkes Lampung Selatan—Dari Sabotase Tender Gagal hingga Akrobat Jabatan (2024–2026) Kejahatan Kerah Putih Dinkes Lampung Selatan—Dari Sabotase Tender Gagal hingga Akrobat Jabatan (2024–2026)
Ungkap Dugaan Rekayasa Tender dan Permainan Kotor di Dinas PUPR Lampung Barat Ungkap Dugaan Rekayasa Tender dan Permainan Kotor di Dinas PUPR Lampung Barat

Pecah Paket

Example 468x60
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

Korupsi
𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐍𝐄𝐖𝐒

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

error: Content is protected !!
‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎   ‎ ‎      ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎