Korupsi

BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan. Investigasi mendalam TIMES AKURAT NEWS mengungkap dugaan skandal korupsi Rp15,58 Miliar di Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Modus utamanya melalui anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak masuk akal sebesar Rp11,4 Miliar dan belanja konsumsi fantastis Rp4,18 Miliar yang diduga kuat melanggar aturan pengadaan.

Membongkar Dugaan Persekongkolan Tender PU Kota Bandar Lampung, Dari Alamat Fiktif Hingga Konflik Kepentingan. Investigasi membongkar dugaan persekongkolan tender di Dinas PU Bandar Lampung. Pemenang proyek miliaran, CV Naufal Berkarya, terbukti beralamat fiktif. Kadis Dedi Sutiyoso terseret dugaan konflik kepentingan dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)-nya tidak ditemukan. Simak temuan lengkap jaringan korupsi ini.

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.

Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret. Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah kejahatan pengadaan yang terencana. Jejak digitalnya sangat jelas dan menunjukkan arogansi kekuasaan.

Di Tengah Jeritan UMKM, Dinas Koperasi Lamsel Bakar Uang Rakyat: Beli Tenda Seharga Mobil, Anggaran Diduga Jadi Bancakan. Ini bukan lagi kelalaian, ini perampokan di siang bolong. Uang Rp108 juta untuk satu tenda bisa menghidupkan 20 UMKM yang sekarat. Kepala Dinas harus bertanggung jawab!

Alarm Merah di Balik WTP Lamsel: BPK Ungkap Borok Proyek di Sejumlah Dinas, Negara Potensi Rugi Ratusan Juta. Status WTP tidak menjamin hilangnya praktik penyimpangan anggaran.
(Ringkasan temuan BPK)

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.