Dikomandoi Sekda Dr. Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung Mantapkan Komitmen Tata Kelola Aset Daerah yang Transparan dan Sistematis. Sekda Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, pimpin rapat pembahasan aset daerah bersama BPKAD. Berita ini menyoroti komitmen Pemprov Lampung dalam menuntaskan permasalahan aset secara sistematis dan transparan demi pembangunan daerah.
Akuntabilitas
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI
Awali Proses Pengawasan, Pemprov Lampung Gelar Entry Meeting dengan BPK RI. Pemprov Lampung memulai proses pengawasan reguler oleh BPK RI melalui entry meeting yang dipimpin Sekda Marindo Kurniawan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung
Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), menerima apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel. Dalam sebuah audiensi resmi, Kanwil DJPb menyoroti kemajuan dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, sembari mendorong agar prestasi ini terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Lampung Barat menyambut baik apresiasi ini dan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP
Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP. pertemuan strategis antara Gubernur Lampung dan BPKP, yang menempatkan BPKAD Provinsi Lampung sebagai pilar utama dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah. Berita ini menyoroti komitmen BPKAD untuk mendukung penuh terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan lembaga pengawasan nasional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah
Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.
BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital
BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital.
Fokus utama kami di pertengahan tahun ini adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan yang menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan – Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., Kepala BPKAD Lampung Tengah – Kita tidak lagi menyusun anggaran secara konvensional. Dengan pemanfaatan teknologi dan data yang akurat, APBD 2026 kami rancang agar lebih tajam, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
