Gebrakan Tekan Pengangguran! Pemprov Lampung Andalkan Vokasi BNSP, Aplikasi SiGajah, hingga Serapan Ribuan Tenaga Kerja
BANDAR LAMPUNG — Di tengah tantangan bonus demografi dan struktur ekonomi yang dinamis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak tinggal diam. Langkah taktis dan terpadu terus digelorakan guna menekan angka pengangguran secara masif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut dipaparkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah terkait dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026). Evaluasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menguji konsistensi kebijakan, capaian, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Sekdaprov Marindo menguraikan bahwa Lampung memiliki potensi besar berkat bonus demografi. Jumlah penduduknya menyentuh angka 9,52 juta jiwa, di mana 69,24 persennya berada di usia produktif.
Kendati demikian, potensi emas ini diiringi sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang harus terus dioptimalkan, tingkat kemiskinan, hingga struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas relatif rendah.
Dari sisi makro ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat berada di angka 4,21 persen. Meskipun masih lebih baik dibanding sejumlah provinsi lain di Sumatera, tantangan mendasar masih terlihat dari dominasi pekerja sektor informal yang mencapai 64,72 persen, serta masih tingginya pengangguran dari kalangan lulusan SMA dan SMK akibat ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan kepala daerah telah merumuskan kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029. Fokusnya jelas: transformasi ekonomi inklusif, revitalisasi pendidikan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan tenaga kerja.
Sebagai wujud nyata keseriusan fiskal, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran khusus penanggulangan pengangguran sebesar Rp36,5 miliar atau 0,48 persen dari total APBD 2025. Dana segar ini disalurkan untuk program pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hingga perencanaan yang matang.
Hasilnya mulai terasa di akar rumput. Melalui program pelatihan vokasi, tercatat 928 peserta telah mengantongi sertifikasi resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tak hanya itu, Pemprov juga menggenjot inovasi layanan melalui penyelenggaraan bursa kerja, penguatan penempatan tenaga kerja domestik maupun luar negeri, pelatihan kewirausahaan, hingga pengembangan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, serta memperketat perlindungan pekerja migran dengan membatasi pengiriman tenaga kerja non-skil (non-skill).
Di sektor kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung sukses mensinergikan program daerah dengan kebijakan nasional. Salah satu contoh paling masif adalah dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Hingga Februari 2026, program ini tercatat telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan sukses menyerap 48,693 tenaga kerja baru yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Sebagai fondasi jangka panjang, Pemprov memperkuat strategi keberlanjutan melalui kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai roadmap permanen penciptaan lapangan kerja hingga 2029.
Melalui orkestrasi strategi terpadu ini, Pemprov Lampung optimis gelombang pengangguran dapat ditekan secara bertahap demi melahirkan masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai yang semakin mandiri dan sejahtera. (***) 
