Data BPS Buktikan Lampung Jadi Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tahunan Terendah se-Indonesia
BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung sukses mencatatkan prestasi membanggakan dengan menduduki posisi puncak sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di seantero Indonesia. Pencapaian gemilang yang merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per tanggal 2 Februari 2026 ini terungkap secara komprehensif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rapat strategis tersebut diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center, Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, pada Senin (23/2/2026).
Merujuk pada catatan BPS hingga akhir Januari 2026, laju inflasi tahunan Provinsi Lampung sukses ditekan hingga hanya menyentuh angka 1,9 persen. Angka impresif ini tidak hanya menempatkan Lampung di daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah, tetapi juga memastikan daerah ini berada aman di dalam koridor target sasaran inflasi nasional yang dipatok pemerintah di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Keberhasilan menjaga stabilitas harga di tingkat provinsi ini tidak lepas dari performa apik dua kota utamanya. Kota Bandar Lampung mencatatkan angka inflasi yang sangat rendah di level 1,43 persen, disusul oleh Kota Metro di angka 2,03 persen. Kinerja tersebut secara otomatis mengantarkan kedua kota ini masuk ke dalam jajaran 10 besar kota dengan inflasi terendah di tingkat nasional.
Meskipun mencatatkan rapor hijau, dinamika harga kebutuhan pokok tetap harus diwaspadai dengan saksama. Memasuki minggu ketiga (M3) bulan Februari 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan adanya sedikit gejolak dengan catatan kenaikan indeks sebesar 0,89 persen di wilayah Lampung. Beberapa komoditas pangan pokok yang teridentifikasi menjadi penyumbang utama andil kenaikan harga pada periode ini meliputi cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih. Sebagai gambaran tren pasar, secara nasional harga komoditas cabai rawit telah melonjak sebesar 19,89 persen dibandingkan catatan pada Januari 2026, dengan rata-rata harga jual mencapai Rp68.928 per kilogram.
Merespons dinamika inflasi dan harga komoditas secara nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mencari solusi konkret bagi daerah-daerah yang masih mendapatkan rapor merah guna menjaga stabilitas harga secara menyeluruh. Tomsi menginstruksikan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk tidak sekadar duduk di belakang meja, melainkan harus turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
Lebih jauh, Tomsi meminta agar jajaran pemerintah di daerah segera menghentikan pembahasan teori yang bertele-tele dan langsung mengeksekusi langkah nyata terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga signifikan. Secara khusus, ia melontarkan teguran keras kepada wilayah-wilayah yang tidak terdampak bencana alam agar segera melakukan koreksi pasar jika angka inflasinya masih terlampau tinggi. Menurutnya, lonjakan harga di daerah yang terdampak bencana masih bisa dimaklumi karena rusaknya fasilitas pasar, namun bagi daerah dengan kondisi normal, fenomena kenaikan harga yang tidak wajar harus dicurigai dan segera ditindaklanjuti.(*)
