BONGKAR! Proyek Warisan Rp 40 M Dihentikan Bupati, Tender Dimenangkan Trio Perusahaan di Tengah Dugaan Kolusi Sistematis. Investigasi mendalam mengungkap skandal di Dinas PUPR Lampung Selatan terkait proyek Kalianda Convention Center (KCC) senilai Rp 40 miliar. Langkah tegas Bupati Radityo Egi Pratama untuk menghentikan proyek warisan ini tidak hanya membongkar cacat perencanaan fatal karena ketiadaan studi kelayakan, tetapi juga memperkuat dugaan adanya kolusi sistematis dalam proses tender yang telah menghabiskan Rp 18,5 miliar. Artikel ini menelusuri jejak “trio perusahaan”—perencana, pengawas, dan pelaksana yang terafiliasi—serta modus tender ‘gagal-ulang’ yang menjadi pola di berbagai proyek, mengindikasikan adanya persekongkolan untuk menjarah uang rakyat.
Berita
[ez-toc]Berita
Dipimpin Sekdaprov Marindo, Lampung Selektif Ikuti 9 Cabor di Pornas Korpri 2025, Targetkan Prestasi
Dipimpin Sekdaprov Marindo Kurniawan, Pemprov Lampung mengambil langkah strategis untuk Pornas Korpri 2025 dengan hanya mengikuti 9 cabang olahraga (cabor) potensial. Keputusan ini bertujuan untuk menargetkan prestasi dan medali secara efektif dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, sambil memastikan dana Korpri tetap fokus pada kesejahteraan anggota.
Lewat HATINYA PKK, Purnama Wulan Sari Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Keluarga dari Pekarangan Rumah
Lewat HATINYA PKK, Purnama Wulan Sari Dorong Kemandirian Pangan dan Ekonomi Keluarga dari Pekarangan Rumah. Ketua TP PKK Lampung, Purnama Wulan Sari, menginisiasi pelatihan bagi 200 perempuan untuk memaksimalkan lahan pekarangan rumah. Melalui gerakan HATINYA PKK, inisiatif ini bertujuan menciptakan kemandirian pangan, memenuhi gizi, sekaligus memperkuat ekonomi keluarga dari halaman rumah sendiri.
Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang
Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang. Pemprov Lampung memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan menaikkan anggaran gaji PPPK sebesar Rp400 miliar dalam APBD 2025. Sekda Marindo Kurniawan mengungkap, meski belanja pegawai melampaui 30%, Pemprov telah menyiapkan strategi fiskal untuk kembali patuh pada aturan di tahun 2027, menunjukkan komitmen pada pegawai dan tata kelola anggaran yang baik.
Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025
Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025. Pemerintah Provinsi Lampung memanggil jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025. Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum ini bertujuan memastikan alokasi anggaran Tubaba tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung
Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 kepada DPRD. Dalam paparan kuncinya, ia mengungkap dua program prioritas utama Pemprov Lampung, yakni komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri, serta target ambisius untuk mencapai kemantapan jalan provinsi hingga 80,88%.
Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret
Membongkar Borok Tender Dinas PUPR Tanggamus: Miliaran Rupiah Dikondisikan Lewat Modus Gagal Ulang, Nama PPK Terseret. Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah kejahatan pengadaan yang terencana. Jejak digitalnya sangat jelas dan menunjukkan arogansi kekuasaan.
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas
PUNGLI PASAR GINTUNG: Jeritan Pedagang di Atas Aset Negara Rp 38 Miliar yang Dirampas. Pasar ini dibangun pakai uang negara Rp 38 miliar, tapi kami korban! Setiap hari kami dipaksa bayar sewa kepada orang yang bukan negara!
Jawab Pandangan Umum Fraksi, Gubernur Mirza Tegaskan P-APBD 2025 Disusun Kolaboratif dan Berpihak pada Rakyat
Jawab Pandangan Umum Fraksi, Gubernur Mirza Tegaskan P-APBD 2025 Disusun Kolaboratif dan Berpihak pada Rakyat. Kami memandang pemandangan umum fraksi-fraksi sebagai wujud semangat kemitraan, sinergi, dan fungsi pengawasan. Ini adalah pilar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
