BPKAD Lampung Hadiri Pengukuhan ABPEDNAS, Tegaskan Komitmen Sinergi Kawal Akuntabilitas Keuangan Desa
BANDAR LAMPUNG, (TIMES AKURAT NEWS) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen serius dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Sekretaris BPKAD Provinsi Lampung beserta Kabid Akuntansi dalam acara Pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Lampung.
Kegiatan yang berlangsung khidmat di Bukit Mas Resto, Bandar Lampung, pada Rabu (12/11/2025) pukul 15.00 WIB ini, memiliki bobot strategis yang tinggi.
Pengukuhan pengurus ABPEDNAS ini dipimpin langsung oleh figur sentral, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M. Kehadiran Gubernur Lampung dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung semakin menegaskan pentingnya acara ini.
BACA JUGA: Wujud Kemitraan Strategis: Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, Terima Simbolis Kepatuhan Pajak Alat Berat dari PT Satria Bahana Sarana
Kehadiran BPKAD Lampung dalam forum ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah bagian dari langkah strategis untuk menyelaraskan visi pengelolaan keuangan daerah dengan pengawasan di tingkat desa.
Momen pengukuhan ini dirangkaikan dengan aksi konkret berupa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan tiga pilar utama: Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Lampung (APH), para Bupati/Wali Kota (Pemerintah Daerah), dan Ketua DPC ABPEDNAS (Lembaga Desa).
Sekretaris BPKAD Provinsi Lampung, yang hadir mewakili lembaga, memandang sinergi ini sebagai langkah esensial. Penguatan kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui ABPEDNAS dinilai krusial untuk menciptakan fungsi pengawasan internal yang efektif di desa.
“Kegiatan ini adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga desa, dan aparat penegak hukum. BPKAD sangat berkepentingan agar tata kelola keuangan di tingkat desa semakin baik, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyimpangan,” ujar salah satu perwakilan BPKAD di lokasi.
Dengan adanya PKS dan kepengurusan ABPEDNAS yang baru, diharapkan pengawasan dan pencegahan potensi masalah keuangan di 1.400+ desa di Lampung dapat berjalan lebih optimal. (*) 
