TPP ASN Lampung Dipastikan Aman, Sekdaprov Marindo: Anggaran Non-Prioritas Ditunda, Fokus Program Nasional BANDAR LAMPUNG, (Times Akurat News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya tidak akan terkena pemangkasan pada tahun depan. Kepastian ini disampaikan meski Pemprov telah menerima surat keputusan terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterima pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan TPP menjadi salah satu komponen belanja yang diamankan atas arahan pimpinan. "Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur meminta agar TPP menjadi bagian belanja yang tidak dipangkas. Ini bentuk perhatian sekaligus reward pemerintah agar ASN tetap termotivasi dalam bekerja," ujar Marindo saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025). BACA JUGA: Wujud Kemitraan Strategis: Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, Terima Simbolis Kepatuhan Pajak Alat Berat dari PT Satria Bahana Sarana Marindo menjelaskan, pasca-pengumuman pengurangan TKD, Pemprov Lampung segera melakukan berbagai simulasi untuk menyesuaikan postur belanja daerah. Pembahasan intensif terkait hal ini juga dilakukan bersama DPRD Provinsi Lampung. Solusinya, penyesuaian belanja akan difokuskan pada kegiatan yang belum mendukung program prioritas, baik di tingkat nasional maupun prioritas daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kegiatan yang tidak mendukung prioritas nasional atau tidak masuk RPJMD akan ditunda pelaksanaannya ke tahun 2027 atau 2028. Bukan dihapus, tapi dijadwalkan ulang agar target RPJMD 2029 tetap tercapai," jelasnya. Sebaliknya, lanjut Marindo, Pemprov Lampung justru akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk program kerja yang sifatnya mendukung target capaian pemerintah pusat. "Contohnya seperti program Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Kita akan berikan dukungan terhadap kegiatan yang menjadi target capaian Pak Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya. Selain menunda program non-prioritas, langkah efisiensi lain akan ditempuh melalui penghematan pada kegiatan operasional. "Rapat-rapat yang bisa dilakukan melalui zoom meeting akan dikurangi. Begitu juga perjalanan dinas. Kita dorong agar kegiatan dilaksanakan di aset daerah sendiri untuk efisiensi," pungkas Marindo. (*)
TPP ASN Lampung Dipastikan Aman, Sekdaprov Marindo: Anggaran Non-Prioritas Ditunda, Fokus Program Nasional BANDAR LAMPUNG, (Times Akurat News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya tidak akan terkena pemangkasan pada tahun depan. Kepastian ini disampaikan meski Pemprov telah menerima surat keputusan terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang akan diterima pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan TPP menjadi salah satu komponen belanja yang diamankan atas arahan pimpinan. "Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur meminta agar TPP menjadi bagian belanja yang tidak dipangkas. Ini bentuk perhatian sekaligus reward pemerintah agar ASN tetap termotivasi dalam bekerja," ujar Marindo saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025). BACA JUGA: Wujud Kemitraan Strategis: Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, Terima Simbolis Kepatuhan Pajak Alat Berat dari PT Satria Bahana Sarana Marindo menjelaskan, pasca-pengumuman pengurangan TKD, Pemprov Lampung segera melakukan berbagai simulasi untuk menyesuaikan postur belanja daerah. Pembahasan intensif terkait hal ini juga dilakukan bersama DPRD Provinsi Lampung. Solusinya, penyesuaian belanja akan difokuskan pada kegiatan yang belum mendukung program prioritas, baik di tingkat nasional maupun prioritas daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kegiatan yang tidak mendukung prioritas nasional atau tidak masuk RPJMD akan ditunda pelaksanaannya ke tahun 2027 atau 2028. Bukan dihapus, tapi dijadwalkan ulang agar target RPJMD 2029 tetap tercapai," jelasnya. Sebaliknya, lanjut Marindo, Pemprov Lampung justru akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk program kerja yang sifatnya mendukung target capaian pemerintah pusat. "Contohnya seperti program Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Kita akan berikan dukungan terhadap kegiatan yang menjadi target capaian Pak Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya. Selain menunda program non-prioritas, langkah efisiensi lain akan ditempuh melalui penghematan pada kegiatan operasional. "Rapat-rapat yang bisa dilakukan melalui zoom meeting akan dikurangi. Begitu juga perjalanan dinas. Kita dorong agar kegiatan dilaksanakan di aset daerah sendiri untuk efisiensi," pungkas Marindo. (*)