82 / 100

Didukung oleh Rank Math SEO

Skor SEO

BPKAD Lampung Bergerak untuk Kemanusiaan, Bekerja untuk Kualitas Anggaran Daerah

BANDAR LAMPUNG – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen gandanya dalam sepekan terakhir. Tidak hanya fokus pada fungsi teknis sebagai pengawal kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota, BPKAD Lampung juga bergerak cepat merespons panggilan kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam di Sumatera.

Mengawali pekan, pada Selasa (2/12/2025), Pemerintah Provinsi Lampung di bawah arahan Sekretaris Daerah Provinsi, Marindo Kurniawan, resmi membuka donasi kemanusiaan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung merespons cepat instruksi tersebut dengan menggelar Rapat Donasi Bantuan Dana di lingkungan internal.

Baca Selengkapnya

Gulir ke Bawah ↓

“Ini adalah bentuk solidaritas dan partisipasi nyata kita. Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, kita harus hadir meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Plt. Kepala BPKAD.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Digital Publik, BPKAD Provinsi Lampung Ikuti Rapat Evaluasi Super Apps Lampung-In

Donasi yang bersifat sukarela ini terbuka untuk seluruh ASN, OPD, tenaga kesehatan, guru, perguruan tinggi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Bantuan dapat disalurkan melalui Bank Lampung dengan nomor rekening 380.000.500.94.87 atas nama Bumbung Kemanusiaan DP Korpri Lampung. Bukti transfer dapat dikonfirmasi ke nomor WhatsApp 0822-6938-5911 (Lidya Napitupulu). Sebagai bentuk transparansi, jumlah donasi akan diumumkan setiap hari pukul 15.00 WIB dan segera disalurkan ke provinsi terdampak.

Baca Juga: LOMPATAN SPEKTAKULER BPKAD PRINGSEWU! 50 Sertipikat Aset Diamankan, Olpin Putra Buktikan Kinerja Emas di Balik Keberhasilan Pringsewu!

Di sisi lain, BPKAD Lampung juga terus menjalankan tugas strategisnya dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Secara maraton, BPKAD menggelar rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Rapebup) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk tiga kabupaten sekaligus di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPKAD.

Rabu (3/12/2025): Evaluasi APBD Kabupaten Tanggamus dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum. Tim Bidang Evaluasi BPKAD hadir memberikan dukungan teknis untuk memastikan kesesuaian substansi regulasi dengan ketentuan yang berlaku.
Kamis (4/12/2025) Pagi: Giliran APBD Kabupaten Pesisir Barat yang dievaluasi. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik, dengan fokus telaah pada keselarasan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah.
Kamis (4/12/2025) Siang: Evaluasi dilanjutkan untuk Kabupaten Lampung Tengah, yang kembali dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Kegiatan ini merupakan tahapan krusial untuk menjamin dokumen APBD memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rangkaian evaluasi ini merupakan langkah penting BPKAD Provinsi Lampung dalam membina pemerintah kabupaten/kota agar penyusunan anggaran daerah tersusun secara tepat, taat asas, dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.(*)