โ
BANDAR LAMPUNG โ Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi memimpin jalannya agenda Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Pertemuan strategis ini diselenggarakan dalam rangka Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (11/2/2026), dan turut dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, beserta jajarannya dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa Entry Meeting ini merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam sebuah proses pemeriksaan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun jembatan komunikasi yang efisien dan efektif antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa. Nugroho menekankan bahwa komunikasi yang baik dan transparan di sepanjang proses pemeriksaan akan sangat membantu kelancaran kegiatan, sehingga hasil akhirnya dapat dipahami secara utuh dan segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab.
Secara teknis, Nugroho memaparkan bahwa pemeriksaan interim ini membawa sejumlah misi utama. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk memantau sejauh mana proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, tim BPK juga akan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan LKPD melalui metode test of control, sekaligus mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK turut merencanakan pengujian substantif secara terbatas pada transaksi atau saldo akun tertentu dengan menggunakan pendekatan test of detail balance sheet.
Adapun ruang lingkup pemeriksaan kali ini akan menyasar sejumlah pos anggaran krusial, mulai dari aliran kas di Kas Daerah, kas pada bendahara pengeluaran dan penerimaan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga kas bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pos-pos vital lainnya seperti pencatatan aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang material juga akan masuk dalam radar pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama 31 hari, terhitung mulai 11 Februari hingga 14 Maret 2026.
Merespons pemaparan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan kesiapan penuh dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh pimpinan OPD, terkhusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Biro Umum, untuk selalu bersikap kooperatif dan senantiasa siaga selama masa pemeriksaan berlangsung, bahkan jika dibutuhkan kordinasi pada akhir pekan. 
Marindo mengingatkan seluruh jajarannya bahwa audit BPK adalah sebuah siklus tahunan rutin yang esensial guna memastikan setiap laporan keuangan telah disusun secara apik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menutup arahannya, ia menekankan urgensi percepatan tindak lanjut atas setiap temuan audit sebagai langkah krusial untuk menjaga nilai materialitas serta mempertahankan opini positif atas laporan keuangan daerah yang selama ini telah diraih.(*)
