Bangunan Ilegal PT Woongsol Membengkak Jadi 7.500 M², Pemkab Lamsel Beri Ultimatum 2 Minggu. Di bawah komando Kepala DPMPTSP Rio Gismara, tim gabungan Pemkab Lamsel mengungkap bangunan ilegal seluas 7.500 M² milik PT Woongsol yang telah beroperasi. Langkah tegas ini diambil untuk menegakkan kepastian hukum bagi semua investor di Lampung Selatan.
Berita Terbaru.
Beban Ganda di SMKN 2 Kalianda: Kinerja Guru Terancam, Jam Belajar Terkuras Program Makan Gratis
Beban Ganda di SMKN 2 Kalianda: Kinerja Guru Terancam, Jam Belajar Terkuras Program Makan Gratis. SMKN 2 Kalianda menyuarakan masalah ganda yang mengganggu proses belajar. Kinerja guru terancam akibat kebijakan insentif yang tak jelas, sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai boros, kacau, dan menyita jam pelajaran efektif siswa.
Cetak Lulusan Siap Kerja, SMKN 2 Kalianda Rombak Kurikulum Bareng Industri
Cetak Lulusan Siap Kerja, SMKN 2 Kalianda Rombak Kurikulum Bareng Industri. Untuk memastikan lulusan siap kerja dan tak hanya berbekal teori, SMKN 2 Kalianda menggandeng langsung puluhan industri untuk merombak kurikulum. Kolaborasi ini fokus pada penajaman hard skills, soft skills, dan program magang terstruktur.
Times Akurat News
Bappeda Pimpin Akselerasi, Lampung Selatan Targetkan Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak
Bappeda Pimpin Akselerasi, Lampung Selatan Targetkan Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak. Dipimpin Kepala Bappeda, Pemkab Lampung Selatan mengumpulkan gugus tugas lintas sektor untuk mengakselerasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025. Sinergi program dan anggaran menjadi kunci utama untuk meningkatkan peringkat dan menjamin pemenuhan hak anak.
Tak Cukup Gandeng Bimbel, Disdikbud Lampung Siapkan Kurikulum Khusus & Latih Guru Demi Tembus PTN
Tak Cukup Gandeng Bimbel, Disdikbud Lampung Siapkan Kurikulum Khusus & Latih Guru Demi Tembus PTN. Tak cukup menggandeng bimbel, Disdikbud Lampung kini melakukan intervensi langsung di sekolah. Kurikulum khusus dan training intensif bagi guru disiapkan untuk membongkar masalah rendahnya angka kelulusan siswa ke PTN yang masih stagnan di peringkat bawah nasional.
Lampung Darurat Pendidikan Tinggi: 8 dari 10 Lulusan SMA Gagal Masuk PTN
Lampung Darurat Pendidikan Tinggi: 8 dari 10 Lulusan SMA Gagal Masuk PTN.Lampung darurat pendidikan tinggi. Dengan peringkat 35 nasional dan 8 dari 10 lulusan SMA gagal tembus PTN, Disdikbud Lampung meluncurkan terobosan dengan menggandeng puluhan bimbel untuk menyelamatkan masa depan siswa.
Di Balik Kunjungan Kadisdik: Kepala SMKN Pulau Tabuan Biayai Sekolah dari Kantong Pribadi
Di Balik Kunjungan Kadisdik: Kepala SMKN Pulau Tabuan Biayai Sekolah dari Kantong Pribadi. Sebuah potret perjuangan pendidikan terungkap saat kunjungan Kadisdikbud Lampung ke Pulau Tabuan. Demi siswa, kepala sekolah terpaksa membiayai operasional dari kantong pribadi di tengah krisis air bersih dan ketiadaan dana BOS.
Mutu Pendidikan Tubaba Disorot, Kadisdik Lampung Siapkan Uji Kompetensi Guru
Mutu Pendidikan Tubaba Disorot, Kadisdik Lampung Siapkan Uji Kompetensi Guru. Kualitas guru dan sekolah di Tulang Bawang Barat menjadi sorotan tajam Kadisdikbud Lampung, Thomas Americo. Sebagai langkah tegas untuk membenahi mutu pendidikan yang dinilai rendah, uji kompetensi dan pengawasan ketat akan segera diterapkan bagi seluruh pendidik.
Gerbong Mutasi Bergerak, Bupati Tanggamus Rombak 17 Pejabat, Dua Kepala Dinas Turun Pangkat
Gerbong Mutasi Bergerak, Bupati Tanggamus Rombak 17 Pejabat, Dua Kepala Dinas Turun Pangkat. Dalam arahannya, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa mutasi ini murni untuk penguatan kinerja dan optimalisasi pelayanan publik. “Kita harus ingat bahwa kita ada karena masyarakat. Kita melayani, bukan dilayani. Turunlah langsung ke lapangan dan berikan pelayanan terbaik,” tegas Bupati.
PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan!
PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
