‎ ‎Times Akurat News ‎ ‎Akuratimes.com homepage TIMES AKURAT NEWS ‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Display a test adDisplay a test ad Display a test ad
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan

Korupsi

PENYAKIT LAMA KAMBUH LAGI! Rp154 Juta Uang Sampah ‘Raib’ Kepala DLH Veni Devialesti Jadi Sorotan. Setiap tahun BPK menemukan, setiap tahun dinas mencicil, dan setiap tahun ada sisa yang ‘hilang’. Ini bukan lagi siklus administrasi, ini adalah siklus korupsi. Uang sampah rakyat telah dijadikan ATM tahunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Example 468x60
DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

Korupsi

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso. BPK sudah memberikan peta jalan kejahatannya. Jika APH hanya menunggu di ujung jalan untuk menagih pengembalian uang, bukan menjemput pelakunya dengan borgol, maka negara ini secara resmi melegalkan korupsi dengan sistem ‘bayar di tempat’.

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak, BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak, BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda

Korupsi

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak: BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda. Ketika uang rakyat sebesar Rp87,4 juta bisa ‘menguap’ sementara waktu tanpa jejak dalam sebuah pengadaan resmi, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan lonceng bahaya bagi akuntabilitas. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal lumpuh dan harus segera diinvestigasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Kompak Lindungi Pers, Polda dan Pemprov Lampung Gaungkan Sinergi Hadapi Tantangan Era Digital

Kompak Lindungi Pers, Polda dan Pemprov Lampung Gaungkan Sinergi Hadapi Tantangan Era Digital

Berita

Kompak Lindungi Pers, Polda dan Pemprov Lampung Gaungkan Sinergi Hadapi Tantangan Era Digital. UU Pers adalah Panglima Tertinggi. Selesaikan dulu di Dewan Pers, kami berkomitmen untuk tidak mengkriminalisasi jurnalis. Media bukan sekadar pengawas, tapi mitra intelektual. Mari bentuk ‘super tim’ untuk melawan hoaks dan membangun Lampung.

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif

Korupsi

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.

BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir

BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir

Korupsi

Fakta Kunci: BPK mengungkap kerugian daerah senilai Rp1,44 Miliar akibat pembayaran gaji kepada 31 PNS yang tidak masuk kerja, bahkan 17 di antaranya tidak diketahui keberadaannya.

Sorotan Masalah: Meskipun sudah berulang kali ditegur secara lisan, kebiasaan (absen) tersebut tetap berlangsung dan tidak ada sanksi yang diterapkan meski pelanggaran terjadi berulang.

Tuntutan Publik: Temuan BPK ini harus menjadi alarm. Tak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin yang berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.

Membongkar Angka Janggal Dana BOS SMAN 1 Liwa: Simulasi “Honor Fiktif” dan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta

Membongkar Angka Janggal Dana BOS SMAN 1 Liwa: Simulasi “Honor Fiktif” dan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta

Korupsi

Dugaan Korupsi Dana BOS: Fokus utama pada dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan institusi pendidikan. Modus Operandi “Jam Fiktif”: Pembongkaran metode yang diduga digunakan untuk melakukan korupsi, yaitu dengan menggelembungkan jumlah jam mengajar guru honorer dalam laporan.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

error: Content is protected !!
‎ ‎ ‎   ‎ ‎      ‎ ‎ ‎ ‎ ‎