𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐀𝐊𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐍𝐄𝐖𝐒1255 Pos

Gebrakan Awal Parosil, Rombak Total Kabinet Lambar, Tuntut Loyalitas Mutlak dan Kinerja Cepat. Gebrakan Awal Parosil, Rombak Total Kabinet Lambar, Tuntut Loyalitas Mutlak dan Kinerja Cepat

Turun Gunung ke Dunia Olahraga, Sekwan DPRD Descatama Tegaskan Komitmen Kawal Anggaran dari Kursi Legislatif. Descatama (Sekwan DPRD Provinsi Lampung): Meskipun kini saya mengabdi di ‘rumah’ yang berbeda, hati dan komitmen saya untuk kemajuan olahraga Lampung tidak pernah berubah. Pintu saya di DPRD akan selalu terbuka.

Di Tengah Jeritan UMKM, Dinas Koperasi Lamsel Bakar Uang Rakyat: Beli Tenda Seharga Mobil, Anggaran Diduga Jadi Bancakan. Ini bukan lagi kelalaian, ini perampokan di siang bolong. Uang Rp108 juta untuk satu tenda bisa menghidupkan 20 UMKM yang sekarat. Kepala Dinas harus bertanggung jawab!

Babak Baru Pengabdian Descatama: Resmi Jabat Sekwan DPRD, Siap Jadi Jembatan Emas Legislatif-Eksekutif Lampung. Tugas saya adalah memastikan ‘dapur’ legislasi berjalan lancar dan produktif. Saya akan menjadi jembatan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif demi akselerasi pembangunan Lampung.

Alarm Korupsi di DLH Lampung, LSM Soroti Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah. Rp 6,5 juta setiap hari untuk perjalanan dinas? Ini bukan lagi soal kewajaran, ini adalah penghinaan terhadap rakyat Lampung yang pajaknya dihamburkan untuk kepentingan yang tidak jelas!

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak, Anggaran Rp 19,6 Miliar untuk 73 truk itu logika dari mana? Seharusnya armada kinclong, bukan rongsok dan viral di jalan. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja. Kami mendesak APH segera turun tangan. Audit tuntas anggaran ini dan seret pelakunya jika terbukti ada penyelewengan!

Sekda Provinsi Lampung Kawal Visi Gubernur, Pastikan Birokrasi Siap Sambut Indonesia Emas 2045. Visi Bapak Gubernur adalah kompas kami. Tugas saya sebagai Sekda adalah memastikan seluruh mesin birokrasi di Lampung bergerak serentak ke arah yang sama: kesejahteraan rakyat.

Alarm Merah di Balik WTP Lamsel: BPK Ungkap Borok Proyek di Sejumlah Dinas, Negara Potensi Rugi Ratusan Juta. Status WTP tidak menjamin hilangnya praktik penyimpangan anggaran.
(Ringkasan temuan BPK)

Perkuat Pembangunan Berbasis Riset, Pemprov Lampung dan Unila Teken Nota Kesepahaman Strategis.

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.