TIMES AKURAT NEWS, TANGGAMUS – Pemerintahan Kabupaten Tanggamus telah mengalami sejumlah pembaruan dan restrukturisasi dalam urusan jabatan. Pj. Bupati Tanggamus, Mulyadi Irsan, telah menunjuk 29 pelaksana tugas (plt) untuk mengisi berbagai jabatan strategis, mulai dari kepala dinas, sekretaris, hingga kepala bidang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan lokal.
Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah transformasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Perubahan mencerminkan upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Untuk posisi Kepala BKAD, Mulyadi Irsan menunjuk Sukisno. Sebelumnya, Sukisno menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Penunjukan ini diharapkan dapat membawa pengalaman dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih baik.
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan (Disdik) di Kabupaten Tanggamus juga mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pendidikan dengan kebudayaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam transformasi ini, Bupati Tanggamus juga menunjuk pejabat baru untuk mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud).
Dalam kesempatan ini, Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRD Tanggamus, Ali Yasmir, telah diberi tugas sebagai plt Kadisdikbud Tanggamus. Penunjukan Ali Yasmir diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam plannig dan pengelolaan sektor pendidikan dan kebudayaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dengan perubahan struktur dan penunjukan pelaksana tugas ini, diharapkan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus dapat bekerja lebih optimal dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Perubahan ini bukan hanya sekedar pergantian jabatan, namun juga merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem manajemen yang lebih holistik dalam pemerintahan daerah.
