Optimalisasi Kinerja 2026, Sekdaprov Marindo Kurniawan Tekankan Efisiensi di Rakor Sekretariat Daerah
BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Rabu (14/1/2026).
Rakor ini menjadi momentum krusial bagi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyamakan frekuensi dan strategi dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan beberapa pesan kunci yang menjadi landasan kerja bagi seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah.
Marindo menegaskan bahwa fungsi Sekretariat Daerah tidak boleh terjebak hanya pada rutinitas administratif semata.
“Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai jantung koordinasi pemerintahan daerah, bukan semata-mata menjalankan fungsi administrasi,” tegas Marindo.
Ia menuntut agar seluruh biro mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam langkah operasional yang konkret, memastikan sinkronisasi antar-instansi berjalan mulus.
Menyoroti kondisi ekonomi dan anggaran, Marindo mengingatkan bahwa tahun 2026 membawa tantangan fiskal yang semakin berat. Oleh karena itu, business as usual tidak lagi relevan.
“Keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja lebih cermat, solid, dan fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Seluruh jajaran diminta untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi yang ketat dalam setiap penggunaan sumber daya, tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Baca Juga: Waspada, Angka Bencana Alam di Tanggamus Melonjak Drastis Sepanjang 2025
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Lampung untuk memastikan instruksi tersampaikan secara hierarkis.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan terbangunnya kesamaan langkah dan komitmen yang solid. Hal ini dinilai vital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan pembangunan daerah yang optimal di tengah dinamika tantangan tahun 2026.(*) 
