Modus Pecah Paket dan Anggaran Janggal Dinas PUPR Bandar Lampung Rp 298 Miliar BANDAR LAMPUNG – Sebuah analisis investigatif mendalam terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung tahun 2024 mengungkap adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur. Dengan total pagu anggaran fantastis mencapai Rp 298,88 miliar yang dipecah ke dalam lebih dari 700 paket pekerjaan, dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Dedi Sutiyoso ini ditengarai menggunakan modus operandi canggih untuk menghindari lelang terbuka dan mengarahkan proyek kepada pihak-pihak tertentu. Temuan utama menunjukkan adanya dua strategi utama yang saling terkait: pemecahan paket (project splitting) secara masif dan penyalahgunaan metode E-purchasing untuk proyek konstruksi. Kombinasi keduanya menciptakan sebuah sistem tertutup yang sangat rentan terhadap kolusi dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Modus "Proyek Kembar" Bernilai Rp 199 Juta Jantung dari dugaan skandal ini adalah praktik pemecahan paket yang dilakukan secara terang-terangan. Ratusan paket pekerjaan, terutama untuk pembangunan drainase dan peningkatan jalan lingkungan, sengaja dianggarkan dengan nilai pagu yang seragam dan janggal, yakni tepat di bawah ambang batas tender sebesar Rp 200 juta. Analisis data RUP menunjukkan kemunculan berulang kali paket-paket dengan nilai "keramat" seperti Rp 199.999.000 atau Rp 199.990.000. Pola ini bukanlah kebetulan, melainkan "sidik jari" dari sebuah niat yang disengaja untuk menghindari tender yang kompetitif. Sebagai contoh: Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rukun Kel. Surabaya: Rp 199.999.000 Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Hi. Iskak Kel. Surabaya: Rp 199.999.000 Kedua proyek ini, yang berlokasi di kelurahan yang sama, jika digabungkan bernilai hampir Rp 400 juta. Seharusnya, proyek ini menjadi satu paket yang dilelang secara terbuka. Namun, dengan memecahnya, Dinas PUPR secara "legal" dapat menghindari kewajiban tersebut. Pola serupa ditemukan di puluhan kelurahan lain di seluruh Bandar Lampung, dari Tanjung Senang hingga Kedamaian, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah strategi yang terlembaga. "Ini adalah modus klasik untuk membunuh persaingan sehat," ujar Junaidi Pemerhati Anggaran Lampung. "Dengan menghindari tender, pejabat memiliki keleluasaan penuh untuk menunjuk langsung kontraktor pilihan mereka, yang seringkali membuka pintu untuk praktik 'kickback' atau imbalan." Penyalahgunaan E-Purchasing Sebagai Alat Eksekusi Sebagai konsekuensi logis dari pemecahan paket, hampir semua proyek "kembar" senilai Rp 199 juta tersebut dieksekusi melalui metode E-purchasing (pembelian melalui katalog elektronik). Metode ini sejatinya dirancang untuk pengadaan barang/jasa standar yang sederhana, bukan untuk proyek konstruksi yang memiliki karakteristik unik di setiap lokasi. Penyalahgunaan E-purchasing secara massal ini mengubah proses pengadaan menjadi sekadar "belanja online", di mana kompetisi harga dan kualitas yang seharusnya terjadi dalam tender dihilangkan. Sistem ini menciptakan sebuah arsitektur lengkap untuk membajak proses pengadaan: Perencanaan: Proyek besar dipecah menjadi ratusan proyek kecil di bawah Rp 200 juta. Pemilihan Metode: Paket-paket tersebut ditetapkan menggunakan E-purchasing untuk menghindari tender. Eksekusi: Pejabat dengan leluasa memilih penyedia dari daftar terbatas di katalog, membuka peluang besar untuk mengarahkan proyek kepada kontraktor yang sudah "dikondisikan". Berdasarkan estimasi konservatif, dengan asumsi tingkat inefisiensi atau mark-up sebesar 20% pada puluhan miliar rupiah anggaran yang dialokasikan melalui modus ini, potensi kerugian negara ditaksir dapat mendekati angka Rp 10 Miliar untuk tahun 2024 saja. Selain modus pemecahan paket, analisis juga menemukan anomali pada pagu anggaran bernilai besar yang mengindikasikan potensi penggelembungan (mark-up). Salah satu yang paling mencolok adalah paket "Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan" dengan nilai fantastis Rp 718,18 juta. Nilai sebesar ini untuk sebuah jasa pengawasan menyiratkan proyek fisik yang diawasi bernilai puluhan miliar rupiah. Namun, tidak ada transparansi mengenai proyek induk mana yang diawasi, memunculkan kecurigaan bahwa pagu anggaran ini digelembungkan jauh di atas harga wajar. Lebih jauh, pemetaan sebaran ratusan proyek kecil ini menunjukkan adanya konsentrasi geografis di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya politisasi anggaran, di mana proyek-proyek tersebut tidak dialokasikan berdasarkan kebutuhan teknis, melainkan sebagai "dana aspirasi" terselubung untuk kepentingan politik dan memelihara basis dukungan kontraktor lokal. Temuan-temuan ini menjadi alarm darurat bagi seluruh lembaga pengawas dan penegak hukum. Inspektorat Kota dan DPRD Bandar Lampung didesak untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh dan memanggil Kepala Dinas PUPR Dedi Sutiyoso untuk memberikan pertanggungjawaban publik. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) diharapkan dapat menjadikan laporan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan proaktif atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Masyarakat Sipil dan Media diundang untuk terus mengawal proses pengadaan dan menuntut transparansi agar dana publik benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir elite dan kroni-kroninya.*RED Tonton video selengkapnya: [video width="576" height="1024" mp4="https://akuratimes.com/wp-content/uploads/2025/10/akuratimes.com_2025-10-25-19-54-07_1761396847874.mp4"][/video]
Modus Pecah Paket dan Anggaran Janggal Dinas PUPR Bandar Lampung Rp 298 Miliar BANDAR LAMPUNG – Sebuah analisis investigatif mendalam terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung tahun 2024 mengungkap adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur. Dengan total pagu anggaran fantastis mencapai Rp 298,88 miliar yang dipecah ke dalam lebih dari 700 paket pekerjaan, dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Dedi Sutiyoso ini ditengarai menggunakan modus operandi canggih untuk menghindari lelang terbuka dan mengarahkan proyek kepada pihak-pihak tertentu. Temuan utama menunjukkan adanya dua strategi utama yang saling terkait: pemecahan paket (project splitting) secara masif dan penyalahgunaan metode E-purchasing untuk proyek konstruksi. Kombinasi keduanya menciptakan sebuah sistem tertutup yang sangat rentan terhadap kolusi dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Modus "Proyek Kembar" Bernilai Rp 199 Juta Jantung dari dugaan skandal ini adalah praktik pemecahan paket yang dilakukan secara terang-terangan. Ratusan paket pekerjaan, terutama untuk pembangunan drainase dan peningkatan jalan lingkungan, sengaja dianggarkan dengan nilai pagu yang seragam dan janggal, yakni tepat di bawah ambang batas tender sebesar Rp 200 juta. Analisis data RUP menunjukkan kemunculan berulang kali paket-paket dengan nilai "keramat" seperti Rp 199.999.000 atau Rp 199.990.000. Pola ini bukanlah kebetulan, melainkan "sidik jari" dari sebuah niat yang disengaja untuk menghindari tender yang kompetitif. Sebagai contoh: Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rukun Kel. Surabaya: Rp 199.999.000 Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Hi. Iskak Kel. Surabaya: Rp 199.999.000 Kedua proyek ini, yang berlokasi di kelurahan yang sama, jika digabungkan bernilai hampir Rp 400 juta. Seharusnya, proyek ini menjadi satu paket yang dilelang secara terbuka. Namun, dengan memecahnya, Dinas PUPR secara "legal" dapat menghindari kewajiban tersebut. Pola serupa ditemukan di puluhan kelurahan lain di seluruh Bandar Lampung, dari Tanjung Senang hingga Kedamaian, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah strategi yang terlembaga. "Ini adalah modus klasik untuk membunuh persaingan sehat," ujar Junaidi Pemerhati Anggaran Lampung. "Dengan menghindari tender, pejabat memiliki keleluasaan penuh untuk menunjuk langsung kontraktor pilihan mereka, yang seringkali membuka pintu untuk praktik 'kickback' atau imbalan." Penyalahgunaan E-Purchasing Sebagai Alat Eksekusi Sebagai konsekuensi logis dari pemecahan paket, hampir semua proyek "kembar" senilai Rp 199 juta tersebut dieksekusi melalui metode E-purchasing (pembelian melalui katalog elektronik). Metode ini sejatinya dirancang untuk pengadaan barang/jasa standar yang sederhana, bukan untuk proyek konstruksi yang memiliki karakteristik unik di setiap lokasi. Penyalahgunaan E-purchasing secara massal ini mengubah proses pengadaan menjadi sekadar "belanja online", di mana kompetisi harga dan kualitas yang seharusnya terjadi dalam tender dihilangkan. Sistem ini menciptakan sebuah arsitektur lengkap untuk membajak proses pengadaan: Perencanaan: Proyek besar dipecah menjadi ratusan proyek kecil di bawah Rp 200 juta. Pemilihan Metode: Paket-paket tersebut ditetapkan menggunakan E-purchasing untuk menghindari tender. Eksekusi: Pejabat dengan leluasa memilih penyedia dari daftar terbatas di katalog, membuka peluang besar untuk mengarahkan proyek kepada kontraktor yang sudah "dikondisikan". Berdasarkan estimasi konservatif, dengan asumsi tingkat inefisiensi atau mark-up sebesar 20% pada puluhan miliar rupiah anggaran yang dialokasikan melalui modus ini, potensi kerugian negara ditaksir dapat mendekati angka Rp 10 Miliar untuk tahun 2024 saja. Selain modus pemecahan paket, analisis juga menemukan anomali pada pagu anggaran bernilai besar yang mengindikasikan potensi penggelembungan (mark-up). Salah satu yang paling mencolok adalah paket "Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan" dengan nilai fantastis Rp 718,18 juta. Nilai sebesar ini untuk sebuah jasa pengawasan menyiratkan proyek fisik yang diawasi bernilai puluhan miliar rupiah. Namun, tidak ada transparansi mengenai proyek induk mana yang diawasi, memunculkan kecurigaan bahwa pagu anggaran ini digelembungkan jauh di atas harga wajar. Lebih jauh, pemetaan sebaran ratusan proyek kecil ini menunjukkan adanya konsentrasi geografis di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya politisasi anggaran, di mana proyek-proyek tersebut tidak dialokasikan berdasarkan kebutuhan teknis, melainkan sebagai "dana aspirasi" terselubung untuk kepentingan politik dan memelihara basis dukungan kontraktor lokal. Temuan-temuan ini menjadi alarm darurat bagi seluruh lembaga pengawas dan penegak hukum. Inspektorat Kota dan DPRD Bandar Lampung didesak untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh dan memanggil Kepala Dinas PUPR Dedi Sutiyoso untuk memberikan pertanggungjawaban publik. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) diharapkan dapat menjadikan laporan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan proaktif atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Masyarakat Sipil dan Media diundang untuk terus mengawal proses pengadaan dan menuntut transparansi agar dana publik benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir elite dan kroni-kroninya.*RED Tonton video selengkapnya: [video width="576" height="1024" mp4="https://akuratimes.com/wp-content/uploads/2025/10/akuratimes.com_2025-10-25-19-54-07_1761396847874.mp4"][/video]