Fokus 2026: Pemprov Lampung dan BPKP Sepakati Pengawasan Ketat Sektor Infrastruktur dan Pangan
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati langkah strategis baru untuk tahun anggaran 2026. Kedua instansi sepakat untuk memperketat pengawasan pada sektor infrastruktur, melengkapi fokus sebelumnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agus Setiawan menyampaikan wrap-up (rangkuman) hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir. Ia memaparkan pergeseran fokus pengawasan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
- Fokus 2025 (Pertanian): Sepanjang tahun 2025, BPKP menitikberatkan pengawasan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung.
- Fokus 2026 (Infrastruktur): Tahun 2026, pengawasan akan diperluas dan diperkuat pada sektor infrastruktur.
- Pada 2025 fokus kami di pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” ujar Agus Setiawan.
Berdasarkan hasil audit dan pengawasan, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah yang perlu diperbaiki untuk mendongkrak ekonomi, antara lain aspek produktivitas, efisiensi, dan tata kelola.
Agus menjelaskan bahwa BPKP akan menyerahkan rekomendasi komprehensif yang mencakup:
- Penguatan Hulu Pertanian: Memastikan produktivitas di tingkat petani.
- Akses Pasar: Perbaikan pengelolaan dan akses pasar hasil panen.
- Hilirisasi Pembiayaan: Memastikan aliran modal yang efektif.
- Tata Kelola Pemerintahan: Perbaikan birokrasi di lingkungan Pemda.
“Pembenahan pada titik-titik tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih progresif,” tambahnya.
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut positif inisiatif BPKP. Ia menegaskan bahwa peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah sangat vital untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyimpangan sejak dini.
“Pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung,” tegas Marindo.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait yang akan menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut:
- Anang Risgiyanto (Kepala Bappeda Lampung)
- Evie Fatmawaty (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
- Rendi Riswandi (Kepala Badan Kepegawaian Daerah/BKD)
- Jajaran Pejabat BPKP Perwakilan Lampung
(*)
