Feed

Kejati Lampung menangkap dua buronan (DPO) kasus korupsi mafia tanah dan proyek rumah dinas Bupati di Jakarta. Total kerugian negara mencapai Rp58,2 miliar.

KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan 4 orang lainnya sebagai tersangka suap proyek senilai Rp5,75 miliar. Uang tunai dan emas disita saat OTT.

Tepat di Hari Antikorupsi Sedunia, KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, selama 3,5 jam di Karang Endah, Selasa (9/12/2025). Dalam operasi ini, penyidik menyita uang tunai Rp100 juta, buku rekening atas nama bupati dan istri, serta sejumlah dokumen penting. Penggeledahan terjadi saat Bupati Ardito sedang berada di rumah dinas usai menghadiri acara di Lampung Timur.

Isu OTT KPK guncang Lampung Tengah, namun Bupati Ardito Wijaya justru tampil tenang melepas burung di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Simak fakta kontras di balik kabar penangkapan pejabat daerah ini.

Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik lima pejabat eselon II hasil seleksi terbuka dan uji kompetensi. Marindo menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemprov Lampung.

Pemprov Lampung menunggu persetujuan Kemenkeu untuk pinjaman daerah Rp1 triliun dari Bank BJB. Dana ini ditargetkan untuk memperbaiki 380 km jalan demi mencapai 90% jalan mantap pada 2029.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City mengevaluasi percepatan aplikasi Lampung-In. Dengan 14 ribu pengguna, aplikasi ini didorong menjadi pusat layanan publik digital yang responsif, mulai dari aduan warga hingga informasi harga pangan.

BPKAD Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan peran ganda: menggalang donasi solidaritas untuk korban banjir di Sumatera dan secara maraton mengevaluasi APBD 2026 Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Tengah untuk menjamin tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel.

BPKAD Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi terhadap Raperda dan Rapebup APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin Staf Ahli Gubernur ini bertujuan memberikan telaah dan masukan teknis guna memastikan penyusunan APBD selaras dengan regulasi, prioritas pembangunan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkatkan Kualitas Layanan Digital Publik, BPKAD Provinsi Lampung Ikuti Rapat Evaluasi Super Apps Lampung-In   TIMES AKURAT NEWS – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung berpartisipasi aktif…