Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024
MESUJI, LAMPUNG – Pada Mei 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji merayakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya, sebuah prestasi yang dibingkai sebagai bukti tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
Namun, di balik kabar tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru mengungkap borok yang tersembunyi: temuan belanja bahan bakar solar senilai Rp9,3 Miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai “tidak wajar” dan berpotensi menjadi skandal korupsi besar.
Kontradiksi tajam antara perayaan WTP dan catatan merah BPK ini membuka kotak pandora mengenai risiko penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, khususnya di Dinas PUPR, sebuah dinas yang sarat dengan proyek-proyek vital dan anggaran jumbo.
Pemkab Mesuji secara konsisten menggunakan opini WTP sebagai alat komunikasi publik yang efektif untuk membangun citra positif. Kepala BPKAD Mesuji, Olpin Putra, menyatakan capaian ini adalah “wujud kepatuhan dan kerja keras”. Namun, narasi ini secara sistematis mengabaikan detail temuan BPK yang krusial.
Praktik ini menciptakan transparansi selektif: kesimpulan audit (opini WTP) ditonjolkan, sementara isi LHP yang memberatkan disembunyikan dari publik. Akibatnya, WTP berisiko menjadi perisai politik yang melemahkan pengawasan, memungkinkan pemerintah mengklaim semua baik-baik saja di tengah potensi masalah yang sangat serius.
Analisis mendalam terhadap laporan BPK menunjukkan bahwa kejanggalan di Dinas PUPR bukanlah insiden tunggal, melainkan sebuah pola sistemik yang berulang pada pos-pos anggaran yang rentan manipulasi. Dua temuan utama menjadi sorotan:
- Kasus Belanja Solar Fiktif (TA 2022): LHP BPK Nomor 27B/LHP/ XVIII.BLP/05/2023 secara eksplisit menyatakan pembebanan anggaran solar Rp9,3 Miliar “tidak dapat diyakini kewajarannya”.
Diperparah lagi, pembelian solar ini senilai Rp932 Juta dilakukan tanpa didukung ketersediaan anggaran. Ini bukan lagi kesalahan administrasi melainkan indikasi kuat adanya pengeluaran fiktif atau mark-up dalam skala masif.
- Masalah Aset dan Inventaris (TA 2023): BPK kembali menemukan masalah pada neraca aset Dinas PUPR, termasuk kebutuhan koreksi saldo besi senilai Rp721 Juta dan persediaan BBM serta suku cadang senilai Rp405 Juta yang tidak sesuai peruntukannya.
Pilihan item yang bermasalah— BBM, suku cadang, dan material konstruksi—bukanlah kebetulan. Ketiganya adalah aset habis pakai yang sulit diverifikasi penggunaannya dan mudah diseleweng kan, sebuah modus operandi korupsi yang jamak terjadi di berbagai daerah.
Rangkuman Temuan Signifikan BPK pada Dinas PUPR Mesuji (2022-2023)
Penting bagi publik untuk memahami bahwa opini WTP bukanlah sertifikat anti-korupsi. WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, bukan berarti tidak ada korupsi.
Keterbatasan audit BPK sering dieksploitasi oleh pejabat korup:
- Metode Sampling: Auditor tidak memeriksa setiap transaksi, melainkan hanya uji petik. Korupsi yang canggih bisa lolos dari deteksi.
- Audit Keuangan vs. Investigatif: Audit keuangan bertujuan memberi opini, bukan membuktikan korupsi. Selama dokumen administratif tampak “rapi”, transaksi fiktif pun bisa lolos pemeriksaan standar.
Sejarah membuktikan, banyak pejabat peraih WTP yang akhirnya terjerat kasus korupsi. Kasus “jual-beli” opini WTP yang terungkap dalam sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi pengingat keras bahwa predikat ini pun rentan dimanipulasi.
Tiga Titik Rawan APBD 2024: Pesta Anggaran di Depan Mata?
Dengan pola masalah di masa lalu dan celah sistemik yang ada, investigasi ini mengidentifikasi tiga titik rawan utama dalam APBD 2024 Dinas PUPR Mesuji yang dapat menciptakan “badai sempurna” kerugian negara.
- Objek Korupsi (Pos Anggaran Rentan): Anggaran untuk barang habis pakai seperti BBM, oli, dan suku cadang alat berat harus diawasi ketat. Anggaran yang disajikan dalam bentuk gelondongan tanpa perincian jelas membuka ruang lebar untuk klaim fiktif dan mark-up.
- Alat Korupsi (Celah Regulasi): Modus rekayasa tender gagal sangat umum digunakan. Panitia sengaja membuat syarat yang mustahil dipenuhi agar tender gagal, sehingga membuka pintu Penunjukan Langsung kepada kontraktor yang sudah dikondisikan, dengan dalih urgensi.
- Bahan Bakar Korupsi (Aliran Dana Baru): APBD 2024 mendapat suntikan dana signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang diarahkan untuk infrastruktur jalan. Aliran dana baru yang besar ini datang dengan risiko korupsi tinggi karena sistem pengawasannya mungkin belum seketat dana rutin.
Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan sebuah konvergensi risiko yang sangat berbahaya di Dinas PUPR Mesuji pada tahun 2024.
Lingkaran Kekuasaan: Pejabat Baru, Warisan Lama, dan Rekanan Janggal
Pada Mei 2024, kepemimpinan Mesuji beralih kepada Pj. Bupati Febrizal Levi Sukmana bersama Kepala Dinas PUPR Ir. Agnatius Syahrizal Mereka mewarisi sebuah dinas dengan warisan kelam Bupati sebelumnya, Khamami, divonis 8 tahun penjara akibat suap terkait proyek di Dinas PUPR.
Beban pembuktian kini ada di pundak kepemimpinan baru. Langkah konkret apa yang akan mereka ambil untuk mereformasi total tata kelola anggaran di dinas ini?
Di sisi lain, muncul profil perusahaan rekanan yang sangat mencurigakan. Sebuah studi kasus pada ATHA RAZKA KONSTRUKSI menunjukkan kejanggalan masif.
- Fakta: Perusahaan didirikan pada 21 Juni 2022.
- Klaim Promosi: Mengaku memiliki pengalaman Diatas 3 tahun dan telah menyelesaikan Lebih dari 100 project.
Klaim ini secara matematis dan logis tidak masuk akal. Disparitas ini adalah kejanggalan besar yang mengindkasikan upaya pemalsuan portofolio atau dugaan penggunaan “perusahaan bendera”—modus klasik di mana perusahaan proksi milik kroni pejabat digunakan untuk menampung proyek yang sudah diatur.
Serangkaian bukti dan indikator ini sudah lebih dari cukup untuk memicu kewaspadaan tingkat tinggi. Laporan ini ditutup dengan panggilan aksi yang tegas kepada para pemangku kepentingan untuk mencegah potensi kerugian negara.
Kepada Aparat Penegak Hukum (Kejati Lampung & Polres Mesuji):
Didesak untuk tidak menunggu laporan dan segera melakukan penyelidikan proaktif berdasarkan temuan awal BPK. Telusuri aliran dana pada pos belanja BBM, pemeliharaan, dan proyek-proyek yang didanai DBH Sawit di Dinas PUPR.
Kepada DPRD Kabupaten Mesuji:
Pimpinan DPRD dan komisi terkait diserukan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Gunakan hak interpelasi dan hak angket untuk menyelidiki secara mendalam seluruh proses anggaran di Dinas PUPR.
Kepada Masyarakat Sipil & LSM:
Jadilah garda terdepan pengawasan. Pantau realisasi setiap proyek, dokumentasikan, dan laporkan setiap kejanggalan. Partisipasi publik adalah benteng pertahanan terakhir untuk memastikan anggaran daerah digunakan demi kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir oknum.*RED
