Gebrakan Anti-Korupsi Pemprov Lampung: BPKAD Jadi Garda Terdepan Amankan Pendapatan dan Proyek Pemerintah Dipimpin langsung oleh Gubernur, Rapat Koordinasi MCSP 2025 fokus pada optimalisasi aset daerah dan penguatan sistem pengadaan barang/jasa untuk wujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. BANDAR LAMPUNG, TIMES AKURAT NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam perang melawan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantauan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. Melalui pendekatan modern Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Pemprov kini fokus pada dua sektor vital: mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah dan mengunci rapat celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Jumat (10/10/2025), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung tampil sebagai garda terdepan dalam implementasi strategi ini. Kehadiran Plt. Kepala BPKAD dan Kepala UPTD P3 Aset menandakan peran sentral BPKAD sebagai jantung dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov. Rapat strategis ini menitikberatkan pada dua pilar utama yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat: 1. Optimalisasi Penerimaan Daerah: BPKAD ditugaskan untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari pengelolaan aset. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada kebocoran pendapatan dan semua sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan. 2. Penguatan Sistem Pengadaan: Rapat ini juga menekankan pentingnya menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetitif, dan anti-kolusi. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah melalui proyek dan tender benar-benar efisien dan terhindar dari praktik mark-up atau pengaturan pemenang. Gubernur Lampung dalam arahannya menegaskan bahwa pendekatan MCSP bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah sistem kerja yang harus terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Pencegahan adalah kunci. Kita tidak hanya menunggu masalah terjadi, tetapi secara proaktif menutup semua celah yang berpotensi merugikan daerah," ujarnya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun budaya integritas. Dengan BPKAD di lini depan, Pemprov optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi kemakmuran seluruh masyarakat Lampung.(*)
Gebrakan Anti-Korupsi Pemprov Lampung: BPKAD Jadi Garda Terdepan Amankan Pendapatan dan Proyek Pemerintah Dipimpin langsung oleh Gubernur, Rapat Koordinasi MCSP 2025 fokus pada optimalisasi aset daerah dan penguatan sistem pengadaan barang/jasa untuk wujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. BANDAR LAMPUNG, TIMES AKURAT NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam perang melawan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantauan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025. Melalui pendekatan modern Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Pemprov kini fokus pada dua sektor vital: mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah dan mengunci rapat celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Jumat (10/10/2025), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung tampil sebagai garda terdepan dalam implementasi strategi ini. Kehadiran Plt. Kepala BPKAD dan Kepala UPTD P3 Aset menandakan peran sentral BPKAD sebagai jantung dari upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov. Rapat strategis ini menitikberatkan pada dua pilar utama yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang sehat: 1. Optimalisasi Penerimaan Daerah: BPKAD ditugaskan untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari pengelolaan aset. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada kebocoran pendapatan dan semua sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan. 2. Penguatan Sistem Pengadaan: Rapat ini juga menekankan pentingnya menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetitif, dan anti-kolusi. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah melalui proyek dan tender benar-benar efisien dan terhindar dari praktik mark-up atau pengaturan pemenang. Gubernur Lampung dalam arahannya menegaskan bahwa pendekatan MCSP bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah sistem kerja yang harus terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Pencegahan adalah kunci. Kita tidak hanya menunggu masalah terjadi, tetapi secara proaktif menutup semua celah yang berpotensi merugikan daerah," ujarnya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun budaya integritas. Dengan BPKAD di lini depan, Pemprov optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, demi kemakmuran seluruh masyarakat Lampung.(*)