Dinas Perikanan Tanggamus Gandeng PT Garam Wujudkan Kemandirian Pangan Nasional
JAKARTA – Mengawali tahun 2026 dengan langkah progresif, Pemerintah Kabupaten Tanggamus langsung “tancap gas” memperkuat fondasi sektor kelautan. Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus tampil sebagai penggerak utama dalam misi strategis menjajaki potensi industri garam nasional di Ibu Kota.
Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, secara resmi memberikan mandat kepada jajaran pejabat tinggi pratama untuk melaksanakan jemput bola investasi dan teknologi. Fokus utama kunjungan kerja ini adalah memastikan Tanggamus siap menjadi lumbung garam nasional yang mandiri.
Dalam agenda penting yang berlangsung di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ini, peran Kepala Dinas Perikanan Tanggamus, Darma Setiawan, S.Kom., M.M., menjadi sangat krusial. Bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, Darma Setiawan memimpin diskusi teknis guna membangun kemitraan solid dengan pemain utama industri garam.
“Kolaborasi ini adalah langkah konkret kami menerjemahkan visi Bapak Bupati dan amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dinas Perikanan siap mengawal teknis di lapangan agar swasembada garam bukan hanya wacana, tapi realitas di Tanggamus,” ungkap semangat dari delegasi Dinas Perikanan.
Berdasarkan Surat Tugas Nomor 050/H078/42/2026, agenda strategis ini dilaksanakan secara maraton selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 7–9 Januari 2026. Puncaknya, pada Jumat (9/1), Dinas Perikanan Tanggamus mematangkan skema kerja sama dengan dua institusi raksasa:
- PT Garam (Persero) – Sebagai BUMN terdepan dalam tata kelola garam.
- Vortech Corporation – Sebagai mitra teknologi dan pengembangan.
Langkah taktis yang diambil oleh Darma Setiawan dan jajarannya ini diharapkan mampu membuka pintu investasi, alih teknologi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir Tanggamus. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan swasta ini menjadi bukti keseriusan Dinas Perikanan Tanggamus dalam memajukan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. (*) 
