Pesawaran, (Akuratnews.pro) - Persoalan besar tengah mencuat di Kabupaten Pesawaran menyusul laporan dugaan penyimpangan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat yang diduga mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,4 miliar dari total anggaran senilai Rp 1,8 miliar. Jika dugaan ini benar, angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari total anggaran yang diberikan justru tidak digunakan secara efektif, bahkan terindikasi disalahgunakan. Pertanyaan pun muncul: Bagaimana Kabupaten Pesawaran bisa berkembang atau mencapai kemajuan yang signifikan jika sebagian besar dana anggarannya tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas? Alih-alih menjadi pendorong utama pembangunan daerah, anggaran yang seharusnya diarahkan untuk keberlanjutan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat kini malah berisiko menjadi beban akibat penyalahgunaan. Dugaan semacam ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas persoalan ini. Jika tidak ditangani dengan serius, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan harapan untuk membawa Pesawaran menuju perubahan positif pun makin sulit untuk diwujudkan.
Pesawaran, (Akuratnews.pro) - Persoalan besar tengah mencuat di Kabupaten Pesawaran menyusul laporan dugaan penyimpangan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat yang diduga mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1,4 miliar dari total anggaran senilai Rp 1,8 miliar. Jika dugaan ini benar, angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari total anggaran yang diberikan justru tidak digunakan secara efektif, bahkan terindikasi disalahgunakan. Pertanyaan pun muncul: Bagaimana Kabupaten Pesawaran bisa berkembang atau mencapai kemajuan yang signifikan jika sebagian besar dana anggarannya tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas? Alih-alih menjadi pendorong utama pembangunan daerah, anggaran yang seharusnya diarahkan untuk keberlanjutan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat kini malah berisiko menjadi beban akibat penyalahgunaan. Dugaan semacam ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan segera bertindak tegas untuk mengusut tuntas persoalan ini. Jika tidak ditangani dengan serius, masyarakat akan terus kehilangan kepercayaan pada pemerintah, dan harapan untuk membawa Pesawaran menuju perubahan positif pun makin sulit untuk diwujudkan.