TIMES AKURAT NEWS, Kab.WAY KANAN – Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung (KPAL) telah melakukan analisis menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dinas perjalanan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Way Kanan Dalam penelitiannya, KPAL mengungkapkan bahwa anggaran untuk tahun 2024 mengalami pemborosan yang signifikan, dan berpotensi menyebabkan penyimpangan serta indikasi korupsi.
Pasalnya anggaran yang di gunakan untuk membiayai perjalanan dinas, nilainya tak wajar, besar keseluruhan anggaran belanja perjalanan dinas di Diskes Way kanan Tembus mencapai Rp 4.138.377.000 miliar untuk membiayai Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam dan Luar Kota serta Perjalanan Dinas Biasa.
Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung, Firmansyah DT mengungkap temuan Data APBD 2024, Dinas Kesehatan Way Kanan yang telah merealisasikan sebanyak 74 paket perjalanan dinas dengan total pengeluaran sebesar Rp 4.138.377.000 miliar.
Angka ini menunjukkan komitmen yang signifikan dari instansi kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi apakah jumlah ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi yang diharapkan.
Jika anggaran sebesar Rp 4,1 miliar dibagikan ke dalam 365 hari, maka pengeluaran harian untuk perjalanan dinas Diskes Way Kanan tercatat lebih dari Rp 11 juta.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: “apakah pelaksanaan kegiatan perjalanan ini benar-benar diperlukan setiap hari? Dengan perincian biaya seperti ini, sangat penting untuk meneliti lebih lanjut apakah kegiatan ini mendatangkan hasil yang sepadan dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.”ujarnya
Data yang diungkap oleh Firman selaku perwakilan dari KPAL menunjukkan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Way Kanan.
Menurutnya, terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang mungkin mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, Temuan ini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan.
Lebih jauh, Firmansyah DT menyatakan bahwa dugaan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk perjalanan dinas fiktif patut dicermati. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan transparansi laporan keuangan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan.
Situasi ini mengharuskan adanya audit independen untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan lebih lanjut. “Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi preseden buruk bagi penggunaan anggaran pemerintah di masa mendatang.”ucap Firman kepada wartawan Pada 31 Desember 2024 di malam tahun baru Wisata Puncak Mas Bandar Lampung.
Pada saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan, Sri Kandi, S.K.M., M.M. memilih untuk bungkam dan enggan memberikan tanggapan terkait isu yang sedang hangat dibicarakan. Keputusan untuk tidak berbicara ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat serta telah menarik perhatian media lokal.
Ketidak tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Sri Kandi, semakin memperuncing situasi dan menciptakan berbagai asumsi di masyarakat.
Masyarakat berharap agar Dinas Kesehatan dapat memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, karena setiap aksi yang diambil oleh instansi pemerintah dapat berdampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons yang tepat dan tepat waktu sangatlah ditunggu oleh banyak pihak, baik itu masyarakat, media, maupun stakeholder lainnya.
Dalam beberapa kasus, ketidakpastian seperti ini dapat menyebabkan meningkatnya rumor yang tidak berdasar, Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemimpin instansi kesehatan untuk segera keluar dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan.
“Apalagi di masa krisis kesehatan global saat ini, di mana kejelasan informasi sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam menangani masalah kesehatan.”tutup firman
*Red…
