โ
Investigasi tajam dugaan praktik KKN dan kartel tender di Dinas Kesehatan Lampung Barat di bawah kepemimpinan dr. Widyatmoko Kurniawan. Menguak anomali proyek Labkesmas Rp13,5 miliar, skandal penawaran 99% HPS, hingga jejak ‘kantor bersama’ kontraktor di Way Mengaku.
Pedoman Media Siber
Bancakan Skandal APBD Lampung Barat: Aroma di Bagian Umum hingga Dugaan Kartel Proyek Tercium Busuk
Analisis RUP APBD Lampung Barat 2024 mengungkap dugaan korupsi sistematis. Mulai dari belanja Sultan di Bagian Umum Setda, siasat pemecahan paket proyek untuk menghindari tender, hingga indikasi kuat pengaturan lelang konstruksi di Dinas PUPR dan Disporapar. Publik mendesak APH segera bertindak.
DARURAT INTEGRITAS! RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro Diguncang Mega-Skandal Korupsi Sistematis
Artikel ini menyoroti desakan publik terhadap Aparat Penegak Hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Metro, untuk segera meningkatkan status penyelidikan kasus dugaan korupsi di RSUD Jenderal Ahmad Yani ke tahap penyidikan penuh. Dugaan kerugian negara yang mencapai Rp10 Miliar menjadi dasar tuntutan tindakan tegas ini. Selain itu, artikel ini juga menekankan perlunya audit forensik menyeluruh oleh BPKP untuk menelusuri aliran dana dari pemenang tender kepada pejabat rumah sakit.
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan
BOM WAKTU KORUPSI DINKES TUBA: Rp15,58 Miliar Anggaran “Siluman” Menganga, dari Perjalanan Fiktif hingga Pesta Konsumsi di Tengah Krisis Kesehatan. Investigasi mendalam TIMES AKURAT NEWS mengungkap dugaan skandal korupsi Rp15,58 Miliar di Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Modus utamanya melalui anggaran perjalanan dinas dalam kota yang tidak masuk akal sebesar Rp11,4 Miliar dan belanja konsumsi fantastis Rp4,18 Miliar yang diduga kuat melanggar aturan pengadaan.
SKANDAL UMRAH GRATIS & INSENTIF HANTU: Bongkar Dugaan Korupsi Sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat
Investigasi mengungkap dugaan korupsi sistematis di Bagian Kesra Lampung Barat TA 2024. Modus meliputi mark-up paket Umrah gratis, subsidi silang ilegal untuk jemaah mandiri, insentif fiktif guru ngaji, hingga duplikasi anggaran OTD Haji dan pemecahan paket katering. Di tengah defisit APBD Rp4,99 Miliar, publik mendesak APH lakukan audit forensik menyeluruh.
Pangkas Birokrasi, Wakapolri Luncurkan Aplikasi “Super Cepat” Pengaduan Reserse: Lapor Langsung Direspon 1×24 Jam via WhatsApp
Wakapolri luncurkan Aplikasi Layanan Pengaduan Reserse Bareskrim. Lapor polisi kini lebih cepat, terintegrasi WhatsApp, dan direspon dalam 1×24 jam. Simak cara akses dan nomor aduannya di sini untuk memangkas birokrasi.
Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.
OTT KPK di Lampung Tengah: Bupati AW Ditetapkan Tersangka, Diduga Patok “Fee” Proyek hingga 20% Demi Bayar Utang Kampanye
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah, AW, sebagai tersangka suap usai OTT. AW diduga mematok fee proyek 20% hingga meraup Rp5,75 miliar untuk melunasi utang kampanye 2024. Lima orang ditahan.
Alarm Bahaya untuk Koruptor! Kejari Metro Siapkan Kejutan Besar di 2026, Pejabat dan Dewan Masuk Radar Bidikan
Kejari Metro kirim sinyal bahaya untuk pejabat dan anggota DPRD korup! Kasi Pidsus Ardo Gunata pastikan ada kejutan tersangka baru di tahun 2026. Simak bocoran target operasinya di sini.
Sukses Gelar Forum Investasi di Bandung, Pemkab Lamsel Tawarkan Kemudahan Izin bagi Investor Sektor Pariwisata
DPMPPTSP Lampung Selatan sukses menggelar Forum Investasi di Bandung (11/12/2025). Kepala Dinas Rio Gismara jamin kemudahan izin bagi 60 pengusaha PHRI, GIPI, dan HIPMI Jabar demi dukung program Bupati Radityo Egi Pratama.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
