PROVINSI LAMPUNG (TIMES AKURAT) – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM) Tunas Bangsa Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal kasus-kasus korupsi yang meresahkan masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan sebagai kontrol sosial, Tunas Bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat tidak dibiarkan begitu saja.
Ketua LSM Tunas Bangsa Provinsi Lampung, Birman Sandi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi setiap dugaan tindak pidana korupsi dengan serius. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada 15 Maret, Sandi menyatakan, “Kami siap mengawal dan mengawasi berbagai dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung,”ujarnya.
LSM Tunas Bangsa bertekad untuk kembali aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Tugas ini sangat penting agar setiap lini pemerintahan di Provinsi Lampung berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasa dilibatkan dan diperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengawasan yang dilakukan oleh Tunas Bangsa adalah langkah strategis untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan yang ada. Hal ini sejalan dengan visi LSM dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perkembangan suatu negara. Di Indonesia, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, memberi dasar hukum bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya ini. LSM Tunas Bangsa, sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pengawasan kebijakan publik, memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam pemerintahan.
Dengan regulasi yang ada, masyarakat Indonesia diberdayakan untuk mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi. Hal ini mencakup hak untuk melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi di dalam tubuh pemerintahan.
Sandi berkomitmen untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal ini, dengan mengedukasi dan memberikan informasi tentang cara melaporkan dugaan korupsi.Melalui upaya ini, Tunas Bangsa menjadi jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga setiap informasi dapat ditindaklanjuti dengan tepat,”ungkapnya.
Sandi, sebaga Ketua dari LSM Tunas Bangsa, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Kerja sama ini bertujuan agar setiap laporan yang diterima mengenai dugaan korupsi dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tindakan hukum dapat dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,”tegas Sandi.
Dalam mengawasi jalannya kebijakan publik, LSM Tunas Bangsa juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat. Sinergi antara masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
