Kejar Target PAD 2026, Bapenda Lampung Gencarkan Koordinasi Lintas Sektor hingga Studi Tiru ke Jawa Barat
BANDAR LAMPUNG — Dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dan akselerasi kinerja yang tinggi. Sepanjang pekan pertama bulan ini, terhitung sejak 2 hingga 6 Maret 2026, Bapenda intens menggelar serangkaian agenda strategis guna memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal dan akuntabel.
Rangkaian kegiatan yang padat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menggali potensi pendapatan yang kelak akan dikembalikan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
Langkah strategis Bapenda diawali dengan pemantapan koordinasi penerimaan daerah tahun 2026. Selain memproyeksikan target, instansi ini juga secara proaktif terlibat dalam agenda pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kehadiran pengawasan dari KPK RI ini menegaskan komitmen Bapenda Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi kebocoran anggaran dalam sektor pendapatan daerah.
Guna menggali potensi pajak secara lebih komprehensif, Bapenda tidak bergerak sendirian. Koordinasi intensif terus dijalin dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Fokus utama dari sinergi lintas sektoral ini dititikberatkan pada optimalisasi penerimaan dari dua sektor krusial, yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
Sebagai upaya memperkaya wawasan dan mengadopsi inovasi terbaru, rangkaian agenda Bapenda ditutup dengan kunjungan studi lapangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kunjungan benchmarking ini bertujuan untuk menyerap praktik-praktik terbaik (best practices), terutama terkait strategi modernisasi dan digitalisasi pemungutan pajak daerah yang telah sukses diterapkan di Jawa Barat, untuk kemudian diadaptasi di Provinsi Lampung.
Melalui mobilitas tinggi dan serangkaian agenda komprehensif tersebut, jajaran Bapenda Provinsi Lampung menegaskan dedikasinya untuk terus bekerja keras. Peningkatan PAD bukan sekadar pemenuhan target angka di atas kertas, melainkan urat nadi bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Lampung.(*) 
