Feed

BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital.
Fokus utama kami di pertengahan tahun ini adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan yang menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan – Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., Kepala BPKAD Lampung Tengah – Kita tidak lagi menyusun anggaran secara konvensional. Dengan pemanfaatan teknologi dan data yang akurat, APBD 2026 kami rancang agar lebih tajam, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

Sekdaprov Marindo Kurniawan Kawal Program Strategis Nasional di Daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap menjalankan arahan strategis dari pemerintah pusat. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program pembangunan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.”
— Dr. Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Aturan Baru Jalur Zonasi SMA di Lampung Picu Protes, Disdikbud Siapkan Laporan ke Pusat. Jika sebelumnya jarak domisili menjadi prioritas utama, aturan baru menetapkan urutan seleksi berdasarkan peringkat nilai akademik terlebih dahulu. Kami akan melaporkan keluhan yang meluas ini ke Kementerian. Harapannya adalah adanya evaluasi menyeluruh dan solusi konkret dari pemerintah pusat.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Daya Tampung Terbatas 23.051 Calon Siswa. Banyak siswa di Lampung tidak berhasil lolos seleksi sekolah negeri akibat daya tampung yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.
Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus karena kuota yang tersedia memang terbatas.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Permasalahan kesenjangan daya tampung ini akan kami sampaikan secara resmi ke Kemendikbudristek. Kami sangat berharap ada evaluasi menyeluruh dan solusi konkret dari pusat.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Marindo Kurniawan Pecahkan Rekor Sekda Termuda Lampung. “Saya pikir kalau masalah muda itu kan masalah umur, tapi pada prinsipnya kita harus punya pengalaman dan visi yang kuat ke depan bagaimana melakukan pembangunan.” – Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Dugaan Kerugian Negara Rp 205 Juta Per tahun. “Anggaran yang dialokasikan Disdukcapil Lampung Barat hampir lima kali lipat dari batas SBM. Ini menunjukkan dugaan kuat pengabaian prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kami menduga kuat realisasi anggaran ini dimanipulasi dan sarat permainan untuk keuntungan oknum tertentu.” – Birman Sandi, Ketua LSM Tunas Bangsa.

Dugaan Skandal Anggaran Disdukcapil Tanggamus. Tanda tanya besar menyelimuti penggunaan dana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat pada tahun anggaran 2024, khususnya terkait alokasi fantastis sebesar Rp 1,6 miliar yang dilaporkan ludes hanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK).

Antisipasi Wabah
Staf Ahli Gubernur, dr. H. Lukman Pura:
“Kita tidak bisa lagi bekerja secara reaktif dan parsial. Ancaman penyakit tular vektor seperti DBD di era perubahan iklim ini harus dihadapi dengan data, sains, dan kolaborasi lintas sektor. Program DBDKlim adalah wujud negara hadir secara prediktif untuk melindungi kesehatan warganya.”

Balitbangda Provinsi Lampung:
“Tugas kami di Balitbangda adalah memastikan inovasi seperti DBDKlim ini tidak berhenti sebagai proyek, melainkan terintegrasi secara berkelanjutan ke dalam kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), sehingga memiliki landasan yang kuat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat Lampung.”

Kinerja organisasi yang unggul dimulai dari kinerja individu yang terukur dan akuntabel. Kami ingin memastikan setiap pegawai, termasuk CPNS, memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya melaporkan kinerja secara transparan. Ini adalah bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi.

Manajemen Balitbangda (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian):

“Kesejahteraan pegawai adalah prioritas. Kami memfasilitasi kegiatan ini untuk memastikan setiap CPNS baru memahami hak dan kewajiban mereka terkait jaminan kesehatan sejak awal bertugas. Pegawai yang sehat dan tenang adalah aset berharga bagi kinerja lembaga.”

Peserta CPNS (Hipotetikal):
“Sosialisasi ini sangat mencerahkan, terutama mengenai detail pendaftaran anggota keluarga dan alur layanan saat dibutuhkan. Sekarang kami merasa lebih yakin dan aman dengan skema jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada kami sebagai ASN.”