โ
Times Akurat News, Tanggamus – Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung menyorot terkait hasil pemeriksaan bpk RI dalam pelaksaan Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 3,1 Miliar
” Ketua Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung (KPAL) Firmanysah DT mengatakan pada tahun anggaran 2023 DPRD Tanggamus merealisasika biaya penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 2. 876.242.300 miliar.
Ditemukan kejanggalan Sebanyak 113 pelaksana perjalanan Dinas menginap di Hotel tidak sesuai bukti sebesar Rp 1.281.779.800 miliar sehingga biaya penggantian atas penginapan tidak berhak diberikan kepada pelaksana perjalanan Dinas dan tarif penginapan dan jumlah hari menginap tidak sesuai dengan data pengunjung hotel atas 64 pelaksana perjalanan Dinas sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.594.462.500 miliar.
Selain itu, terdapat perjalanan Dinas kunjungan kepada instansi tidak sesuai kondisi sebesar Rp 129.314.411 juta, Juga terdapat bukti biaya trasnport tidak sesuai kondisi sebesar Rp 170.914.304 juta, Kemudian ditemukan, hari perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp 10.520.000 juta
Sehingga terdapat kerugian negara pada pembayaran Perjalanan Dinas sekretariat DPRD Tanggamus sebesar Rp 3.186.991.015 miliar.
Firmansyah DT mengungkapan berdasarkan hasil laporan tersebut diatas maka patut diduga bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola anggaran telah mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas, proporsional, efektif dan efesien, sehingga dapat berakibat merugikan keuangan negara/daerah.
” Pihaknya menemukan hal yang tak wajar dalam penggunaan miliaran anggaran, Diduga terdapat kejanggalan dan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.
Selain itu, dugaan berbagai modus yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Tanggamus, adanya kejanggalan dan tidak menutup kemungkinan adanya dugaan SPJ perjalanan dinas fiktif.
“Contohnya, harga tiket pesawat saja bisa berbeda cukup besar untuk jam keberangkatan yang berbeda meski di hari yang sama dengan maskapai yang sama. Belum lagi kalau mengambil keutungan dengan harga diskon yang bervariasi.
Firmansyah meduga Modus yang dilakakuan oknum DPRD Tanggamus seperti membuat surat perjalanan dinas fiktif dan memanipulasi dokumen, Uang yang dicairkan masuk kekantong pribadi. Tidak hanya itu, oknum pejabat juga menggunakan modus dugaan seperti memberikan suap kepada beberapa pegawai yang namanya dicatut dalam dokumen perjalan fiktif.
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD Tanggamus yang melakukan pemalsuan dokumen-dokumen perjalanan dinas fiktif pada Kantor Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
“Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung akan mengkordinasikan dengan pihak hukum jika ditemukan kerugian negara, Kami akan meminta aparat penegak hukum baik itu Ditkrimsus Tipikor Polda Lampung, Kejati Lampung maupun Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memeriksa sejumlah realisasi anggaran DPRD Tanggamus.”Tegas Firmansyah
Bagaimana Tanggapan Sekwan DPRD Kabupaten Tanggamus Andi Gunawan Terkait pemberitaan ini.*Tim
