โ
BPKAD Lampung Hadiri Rakor Inflasi, BPS RI Beberkan Kunci Sukses Lampung Tekan Harga Pangan
BANDAR LAMPUNG, (Times Akurat News) โ
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung, Selasa (11/11/2025).
Dalam rapat penting yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, Provinsi Lampung secara resmi mendapat pengakuan nasional atas prestasinya mengendalikan harga.
Dalam sesi paparan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional terkini.
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional 2,5 ยฑ 1 persen.
“Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 1 provinsi, yaitu Papua, mengalami deflasi sebesar -0,92 persen,” papar Amalia.
Dari 37 provinsi yang mengalami inflasi tersebut, Amalia secara spesifik menyoroti Provinsi Lampung.
“Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 0,30 persen,” tegas Kepala BPS RI.
Capaian ini kontras dengan beberapa provinsi lain yang mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), seperti Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Kepala BPS RI turut memberikan analisisnya terkait capaian gemilang Lampung. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan keberhasilan nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama.
“Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Lampung kami nilai berjalan efektif,” jelas Amalia.
Ia merinci, langkah-langkah strategis seperti penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin di berbagai wilayah terbukti berhasil meredam gejolak harga.
Rakor tersebut juga membahas agenda strategis lain, termasuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III (yang secara nasional mencapai 5,04 persen) serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. (*) 
